jpnn.com - JAKARTA - Anggota Tim Penyelamat Partai Golkar Agun Gunandjar Gunarsa menyatakan pemecatan terhadap sejumlah kader Golkar tidak sah. Keputusan pemecatan itu ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Golkar ke-IX di Bali.
"Pemecatan yang terjadi terhadap kami adalah pemecatan yang tidak sah. Oleh karenanya tidak kami terima dan tidak kami akui keputusannya," kata Agun dalam pesan singkat, Kamis (4/12).
BACA JUGA: ‎Kasus Wisma Atlet, KPK Periksa Empat Orang Lagi
Mantan Ketua Komisi II DPR itu menyatakan pemecatan itu semakin menguatkan tekad dan semangat bahwa penyelamatan partai adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sehingga, sambung dia, Golkar tidak akan karam pada 2019.
"Untuk menyelamatkan partai dari oligarki, tindakan sewenang-wenang yang membuat partai dalam cekam, yang semakin tidak menarik, dan akan karam di 2019," ujar Agun.
BACA JUGA: KPK Periksa Waryono Karno
Lebih lanjut Agun menyatakan bahwa Munas di Bali tidak sah dan melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). Karena itu, pihaknya akan terus melakukan penyelamatan terhadap Partai Golkar dengan mengadakan Munas pada Januari 2015.
"Untuk itu munas konstitusional sesuai AD/ART yang kami rencanakan akan terus dilakukan dalam rangka penyelamatan dan kejayaan partai Golkar," tandas Agun.
BACA JUGA: Putra Syarief Hasan Dituntut 7,6 Tahun Penjara
Seperti diberitakan, selain Agun, munas di Bali kemarin juga mengukuhkan sanksi pemberhentian pada Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid, Tubagus Ace Hasan, Lamhot Sinaga, Melchias Marcus Mekeng, Andi Sinulingga, Djasri Marin, Laurens Siburian, Priyo Budi Santoso, Agung Laksono, Zainudin Amali, Yorrys Raweyai, Juslin Nasution, Leo Nababan, Ibnu Munzir, dan Ricky Rahmadi. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Beli Alutsista Buatan Luar Negeri Rp 5,9 Triliun
Redaktur : Tim Redaksi