jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sudah mulai bergerak untuk mempertahankan tahtanya di partai beringin. Cara-cara intimidasi pun dipakai pria yang akrab disapa Ical itu untuk mencapai tujuannya. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum yang juga salah seorang kandidat Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono. Ia mengaku mendapat laporan dari sejumlah pengurus di daerah yang dipaksa untuk mendukung Ical.
"Kami dengar sekarang intimidasi masih berlangsung. Memang bukan oleh Pak Aburizal langsung tapi timnya," kata Agung kepada wartawan usai pertemuan tujuh kandidat Ketua Umum Partai Golkar di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (30/10).
BACA JUGA: Hendra Mengaku Didandani Jaksa Supaya Terlihat Seperti Direktur
Menurutnya, para pengurus daerah itu dipaksa menandatangani surat pernyataan dukungan. Jika menolak, maka di ancam akan dipecat dari kepengurusan.
Praktik intimidasi ini, lanjutnya, telah membuat kondisi di internal Golkar menjadi tidak nyaman. Selain itu, berpotensi mencoreng citra Golkar sebagai partai besar dan yang tertua di Indonesia saat ini. Karenanya, harus segera dihentikan.
BACA JUGA: Menkum HAM Telusuri Keluarnya Mantan Wali Kota Bekasi dari Tahanan
Agung pun sempat menyinggung pidato Wakil Presiden Jusuf Kalla di HUT Gokar ke-50 beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Kalla berpesan bahwa penerapan nilai-nilai demokrasi harus di mulai dari internal partai politik.
"Jadi jangan sampai ultah ke-50 ini cuma gebyar ke luar tapi mencekam ke dalam," pungkasnya.
BACA JUGA: Ketua DKPP Prihatin Perseteruan di DPR Masih Berlanjut
Sementara, kandidat Ketua Umum Golkar lainnya, MS Hidayat mengingatkan bahwa munas-munas Golkar sebelumnya selalu berlangsung sesuai AD/ART partai. Karenanya, Munas IX tahun depan tidak boleh sampai merusak rekor gemilang itu.
"Kami yang menjadi calon bertekad ingin bersaing secara jujur, menghormati dan kami semua ingin bersatu pasca-munas," ujar mantan menteri ini.
Untuk diketahui, ketua umum Golkar dipilih oleh 530 orang pemegang hak suara di munas. Termasuk di dalamnya adalah para pimpinan DPD tingkat provinsi dan DPD tingkat kabupaten/kota. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Deadline Honorer K2 Tinggal Dua Bulan
Redaktur : Tim Redaksi