jpnn.com - BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan meminta penjelasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait peraturan daerah (perda) yang dibatalkan. Pasalnya, instansi yang dipimpin Gubernur Ahmad Heryawan ini belum mengerti, apakah pembatalan bersifat keseluruhan atau hanya pasal-pasal tertentu saja.
Ahmad Heryawan mengatakan, jika hanya pasal yang dihapuskan, tinggal dilakukan revisi tanpa harus menghapuskan seluruh perdanya. "Kita akan klarifikasi. Kalau perda itu ada pasal-pasal yang tidak tepat yang dianggap menghambat, kan tidak dibatalkan keseluruhan perdanya. Revisi (saja)," kata Heryawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (22/6).
BACA JUGA: Ini Jelas Kabar Menyenangkan Bagi Tenaga Harian Lepas
Menurutnya, terdapat dua perda milik Pemprov Jabar yang dihapuskan oleh pemerintah. Salah satu perda Pemprov Jabar yang dihapuskan adalah perda tentang pertambangan. Perda itu dihapus karena undang-undang yang menjadi payung hukumnya memang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Disinggung terkait perda dan peraturan kepala daerah dari kabupaten/kota yang dihapus, menurut Heryawan hal ini menjadi tanggung jawab masing-masing. "Nanti perda di kabupaten/kota, ya diselesaikan oleh kabupaten/kota," ujarnya.
BACA JUGA: Tak Mampu Katakan Cinta, Pemuda Ini Potong Kemaluan Sendiri
Heryawan melanjutkan, perda yang dihapuskan adalah yang dapat menghambat investasi. Namun, di Jabar sendiri tidak ada kendala berarti terkait investasi. "Selama ini keluhan-keluhan umum kan tidak ada. Mungkin ada investigasi mana saja yang dikeluhkan. Maka itulah yang dibatalkan dalam arti perlu klarifikasi. Batal seluruhnya atau seperti apa," ucapnya.
Menurutnya, kemarin Biro Hukum Pemprov Jabar diundang oleh Kemendagri untuk menyosialisasikan perda dan perkada yang dihapuskan. "Kita tunggu petunjuk pengawalannya seperti apa. Kita tentu sudah siap mengawal ketika ada perda-perda yang dianggap menghambat investasi," ucapnya.
BACA JUGA: Perang Antarsuku Pecah Lagi di Timika
Jika memang perda yang dianggap menghambat investasi itu dihapuskan seluruhnya, Heryawan tidak mempermasalahkannya dan tinggal membuat perda yang lebih baik. "Kalau diangga nol, bikin lagi yang bagus. Investasi (Jabar) paling gede di Indonesia. Selama ini tidak ada keluhan yang mencuat ke permukaan. Pokoknya kita pro kemajuan ekonomi. Tapi kita butuh kejelasan," pungkasnya. (agp/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rumah Bung Karno Dijual Mahal, Bu Risma Kesal Banget
Redaktur : Tim Redaksi