jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengatakan, Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa hanya bisa tetap hidup dan lestari jika telah memenuhi tiga syarat, yakni diyakini kebenarannya; dipelajari, dimengerti, juga dipahami; dan kemudian dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Hal itu disampaikan Ahmad Basarah dalam Program Pemantapan Pimpinan Daerah (P3D) Angkatan XI Tahun 2020 Lemhannas RI. kegiatan itu diikuti para Kepala Daerah dan Ketua DPRD, dengan tema “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara’’.
BACA JUGA: MPR RI Matangkan Pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis
“Untuk bisa mempraktikkan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia harus mempelajari sejarah proses pembentukan Pancasila sebagai dasar negara menurut para pembentuknya yang prosesnya dimulai dari rangkaian sejarah yang bermula dari 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, hingga teks final 18 Agustus 1945,’’ ucap Basarah.
Forum diskusi itu juga menghadirkan pembicara lain yakni Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, dan Wakil Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Prof Hariyono. Dialog kebangsaan tersebut dipandu oleh Mayjen TNI Achmad Yulianto.
BACA JUGA: Prof Jimly Asshiddiqie: RUU Ciptaker Bikin Kacau di Tengah Kekacauan
Menurut Basarah, MPR RI telah merumuskan rangkaian sejarah tersebut sebagai satu kesatuan proses kelahiran Pancasila sebagai dasar negara. Dalam perkembangannya, kesepakatan MPR tersebut diadopsi oleh Keputusan Presiden No. 24 tahun 2016 tentang Hari Lahirnya Pancasila yang juga menegaskan bahwa momentum lahirnya Pancasila tidak bisa dipenggal hanya pada satu momentum saja, baik tanggal 1 Juni, 22 Juni maupun 18 Agustus.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR ini menjelaskan, para pendiri bangsa telah sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, yang di dalamnya terkandung saripati nilai-nilai luhur bangsa, yaitu gotong royong yang menjiwai setiap sila-sila Pancasila.
BACA JUGA: UU Cipta Kerja Ubah Aturan Main untuk Tenaga Kerja Asing, Lebih Ketat atau Longgar?
Sebagai contoh, dalam melaksanakan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, penganut agama Islam memiliki kewajiban membayar zakat setelah berpuasa di bulan Ramadan, penganut Katolik memiliki Amal Kasih, penganut Kristen memiliki Persepuluhan dan Persembahan, penganut Hindu memiliki Dana dan Danapunya, penganut Buddha memiliki Amisa Dana dan penganut Konghucu memiliki Bakti Sosial.
Karena itu, kata Basarah, konsep gotong royong sesungguhnya telah hidup dan dipraktikkan berabad-abad oleh masyarakat nusantara dan menjadi khazanah budaya yang bernilai tinggi.
"Saat menyampaikan pidato ilmiah pengukuhan dirinya sebagai doktor honoris causa di Universitas Gajah Mada, 19 September 1951, Presiden Soekarno menegaskan dirinya bukanlah pencipta Pancasila namun sekadar sebagai penggali Pancasila karena nilai-nilai tersebut sudah hidup lestari dalam hati sanubari dan kebudayaan bangsa Indonesia,’’ tutur Basarah.
Salah satu yang mengafirmasi hal tersebut, Basarah merujuk pada temuan survei lembaga caritas yang berbasis di Inggris, Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index, yang pada 2018 menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat paling dermawan di dunia.
‘’Hal ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai gotong royong masih hidup dan sekaligus merupakan modal ideologis dan sosiologis bangsa Indonesia untuk menghadapi pandemi covid-19,” tegasnya.
Karena itu, pemerintah pusat maupun daerah serta stake holder lainnya harus mampu menggerakkan modal ideologis dan sosiologis yang sudah dimiliki bangsa ini agar menjadi kekuatan dan energi kolektif dalam mengatasi pandemi covid 19 yang sedang melanda. Salah satu contoh model implementasi gotong royong tersebut adalah Kampung Tangguh di Malang Raya.
“Model tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lainnya untuk bisa menjadikan bangsa Indonesia tangguh mengatasi pandemi Covid 19. Sudah saatnya Pancasila bukan lagi menjadi wacana, tetapi harus dijadikan tindakan nyata dalam menjawab berbagai persoalan bangsa,” tandas Ahmad Basarah.(jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam