jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi kebijakan pemerintah melarang ekspor batu bara per 1 Januari sampai 31 Januari 2022. Kebijakan pemerintah itu tertuang dalam surat dari Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin tertanggal 31 Desember 2021.
Ahmad Muzani mengatakan larangan ekspor menunjukkan komitmen pemerintah mengatasi krisis energi yang dihasilkan batu bara.
BACA JUGA: Diajak Bergabung ke Partai Ummat, Fadli Zon Berani Tinggalkan Zona Aman di Gerindra?
Dia berharap para pengusaha batu bara memiliki kesadaran dan mematuhi ketentuan larangan ekspor tersebut demi kepentingan nasional.
"Jangan sampai sumber energi kita dari batu bara pembangkit listrik maupun industri dihabiskan untuk kebutuhan perdagangan internasional," kata Muzani dalam keterangan persnya, Minggu (2/1).
BACA JUGA: Mulan Jameela Dipanggil BPD Gerindra, Ahmad Muzani Bilang Begini
Menurut dia, harga batu bara saat ini sedang melambung tinggi.
Hal tersebut tentu menggiurkan pengusaha mengekspor emas hitam itu.
BACA JUGA: Tok! Ekspor Batu Bara Dilarang, Pengusaha Bereaksi
Namun, tindakan ekspor menjadi ancaman terhadap suplai energi PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional.
"PLN mempunyai kewajiban untuk menerangi listrik di seantero negeri, termasuk menyediakan listrik bagi kepentingan industri dalam negeri," ujarnya.
Wakil ketua MPR Ri itu mengatakan Indonesia saat ini menjadi negara pengekspor batu bara terbesar kedua di dunia.
Namun, kebutuhan batu bara dalam negeri harus diutamakan.
"Jadi, kebijakan larangan ekspor batu bara ini sudah tepat dan kami harap keputusan ini mampu memberikan insentif bagi kebutuhan dan stok batu bara dalam negeri," tutup sekjen Partai Gerindra itu.
Sebelumnya, Kementerian ESDM melarang ekspor batu bara bagi periode 1 - 31 Januari 2022 bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP).
Kebijakan ini dikeluarkan guna menjamin ketersediaan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dalam negeri.
Kurangnya pasokan batu bara nasional akan berdampak pada pemadaman 10 juta pelanggan PLN mulai dari masyarakat dan industri wilayah Jawa, Madura, dan Bali. (ast/jpnn)
Redaktur : Boy
Reporter : Aristo Setiawan