jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menganggarkan Rp 2,4 triliun untuk pengadaan 240.000 laptop buatan dalam negeri untuk pelajar pada tahun 2021.
Pengadaan laptop itu merupakan bagian dari program digitalisasi sekolah oleh Kemendikbudristek yang disalurkan melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik kepada pemerintah daerah.
BACA JUGA: Indra Charismiadji: Program Digitalisasi Sekolah Kok Malah jadi Proyek Pengadaan Laptop
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ikut mengawasti pengadaan 240.000 unit laptop tersebut.
"Untuk kami di Komisi III DPR RI pengadaan apa pun yang sifatnya menggunakan anggaran harus diperhatikan KPK dalam semua prosesnya,” kata Ahmad Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/8).
BACA JUGA: Program Riset Keilmuan Terapan Vokasi Kemendikbudristek Dibuka hingga 6 Agustus, Dosen Buruan Daftar
Menurut Sahroni, upaya pengawasan itu penting dilakukan untuk mengantisipasi potensi terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. “Hal ini tidak lain untuk mengantisipasi potensi korupsi, apalagi karena ini jumlahnya besar," ungkap politikus Partai NasDem, itu.
Sahroni menuturkan bahwa langkah pengawasan itu sangat penting supaya proses pengadaan transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan.
BACA JUGA: Sahroni Sudah Ingatkan Jangan Jadikan Pandemi Alat Politik Sebelum Isu Demo Muncul
Legislator Dapil III DKI Jakarta (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu) itu tidak mempermasalahkan polemik yang terjadi di masyarakat yang menilai harga laptop terlalu mahal ataupun murah. Namun, bagi Sahroni yang terpenting adalah proses pengadaan itu diawasi oleh KPK.
"Saya tidak mau memperdebatkan ini mahal atau murah, saya ingin serahkan saja kepada KPK agar mengawasi dengan ketat proyek tersebut. Ini sektor pendidikan, sangat penting bagi masa depan kita, jadi harus yang terbaik kita berikan," ujar Ahmad Sahroni. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy