jpnn.com, JAKARTA - Pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menilai pernyataan anggota Komisi III DPR mengenai pembongkaran jalur sepeda, tidak tepat.
Menurut dia, jalur sepeda sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.
BACA JUGA: Sahroni Optimistis Anies Bisa Mewujudkan Target yang Ditetapkan Presiden Agustus Nanti
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi jalur sepeda di ruas Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat.
Sahroni mengatakan jalur khusus tersebut dibongkar karena dianggap diskriminatif bagi pengguna jalan lainnya.
BACA JUGA: Seorang Janda Selalu Menerima Banyak Tamu, Tetapi Ada yang tak Diundang, Pasrah
"Saya tidak tahu mengapa Komisi III menyuruh membongkar. Padahal itu sudah perintah UU," kata Deddy saat dihubungi, Kamis (17/6).
Menurut Deddy, seharusnya Sahroni meminta aparat Kepolisian untuk menambah jalur sepeda di perkotaan bukan malah dihilangkan.
BACA JUGA: Habib Rizieq Ucapkan Terima Kasih dan Penghargaan yang Tinggi untuk Kapolri
"Yang benar adalah Komisi III itu memberikan arahan jalur sepeda harus diperpanjang bukan dibongkar. Menurut saya malah keliru, terbalik," ungkapnya.
Terlebih, kata dia, Pemprov DKI Jakarta tengah berupaya untuk membatasi penggunaan kendaraan di jalan raya.
Oleh karena itu, dibangunlah jalur pedestrian, sepeda, dan memaksimalkan angkutan umum untuk masyarakat beraktivitas. Hal itu guna meminimalisir kemacetan di Jakarta.
"Jadi, orang bekerja atau sekolah bisa menggunakan sepeda. Makanya sebenarnya lajur sepeda masih kurang panjang," imbuh Deddy. (ddy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Jalur Sepeda, AKBP Rusdy: Alhamdulillah, Masyarakat Sudah Paham
Redaktur & Reporter : Dedi Sofian