jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama heran dengan diundurnya rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara (RZW3P) dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kawasan Pantai Jakarta Utara.
Pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku, sudah curiga karena rapat paripurna diundur sebanyak tiga kali. Pada rapat terakhir, jumlah anggota yang hadir tidak kuorum.
BACA JUGA: Haji Lulung: Insya Allah Saya Dijaga Allah
Meski demikian, Ahok tidak tahu alasan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Mohamad Sanusi sebagai tersangka.
Dia menduga penyidik KPK bergerak karena curiga rapat pengesahan dua raperda itu molor terus.
BACA JUGA: Jakarta Perlu Sosok Pemimpin Seperti Ini
"Nanti biar penyidik aja yang cek. Tapi, mungkin salah satu penyebabnya karena diundur-undur (pengesahan)," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (1/4).
Ahok menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI tidak mendesak Raperda RZWP3K dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kawasan Pantai Jakarta Utara segera disahkan. Namun, setiap kali rapat paripurna, anggota DPRD DKI seperti memperlambat pengesahan.
BACA JUGA: Ini Isi SMS Terakhir Sanusi pada M. Taufik sebelum Ditangkap KPK
"Kami merasa tiap kali mau itu (pengesahan) kenapa dia undur-undur? Kami tidak tahu apa ada hubungannya dengan ini (Sanusi dijadikan tersangka)," ungkap Ahok.
KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus Raperda RZWP3K dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kawasan Pantai Jakarta Utara.
Selain Sanusi, KPK menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan karyawan PT APL Trinanda Prihantoro sebagai tersangka. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok: M Sanusi dan Abangnya Ternyata Tak Pernah Lapor LHKPN
Redaktur : Tim Redaksi