jpnn.com - JAKARTA--Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan DPRD berimbas pada operasional sekolah. Tidak hanya guru PNS yang merasakan dampaknya, ribuan honorer kini meratapi nasib lantaran operasional sekolah tersendat.
"Kurang lebih 18 ribu honorer kategori dua (K2) dan non kategori yang meratap. Bagaimana operasional sekolah bisa jalan kalau APBD-nya saja belum ditetapkan karena gubernur dan DPRD masih berseteru," ungkap Bendahara Umum sekaligus Juru Bicara Pager Nusantara Nur Baiti kepada JPNN, Sabtu (28/2).
BACA JUGA: Blusukan ke Rutan Khusus Wanita, Ahok Dapat Kejutan
Langkah Ahok melaporkan DPRD ke KPK juga membuat kondisi guru-guru makin runyam. Sebab, RAPBD DKI Jakarta makin lama disahkan sehingga banyak operasional yang terganjal.
"PNS saja gelisah dengan tidak keluarnya tunjangan kinerja daerah (TKD). Apa lagi honorer yang memang tidak ada tambahan dari mana. Honorer juga punya kebutuhan dalam keluarganya," tambahnya.
BACA JUGA: Kunjungi Lapas, Ahok Ingin Kesehatan Penghuninya Terjamin
Dia menyebutkan, biasanya mereka menerima gaji setiap tanggal 10. Namun, sejak Januari hingga hari ini, hak mereka tidak diberikan. Begitu juga guru PNS yang sudah dua bulan ini belum menerima TKD.
"Kalau dibilang terhambat gara-gara masalah Ahok dengan DPRD, ini sangat terhambat. Saya mendapatkan informasi banyak honorer yang sudah cari utangan untuk menyambung hidup gara-gara dua bulan tidak mendapat gaji," keluhnya.
BACA JUGA: Langkah Jitu Ahok Bisa Bikin Anggota DPRD DKI tak Kompak
Nur Baiti pun mengimbau pemda jangan hanya memetingkan ego sendiri-sendiri dan melupakan rakyat kecil. "Mau kami kasih makan apa keluarga kami kalau tidak gaji tidak diberikan," tegas Nur Baiti. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Didatangi Ahok, ‎KPK Telaah Dana Siluman
Redaktur : Tim Redaksi