jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman menduga, intervensi non-korporasi baik dari mafia atau oknum politikus membuat jajaran direksi Pertamina selama ini tidak bisa bekerja profesional. Terutama dalam mengelola bisnis hulu-hilir migas sehingga berakibat pada turunnya produksi minyak Pertamina.
Padahal, Presiden Joko Widodo, kata Ferdy, pada awal masa pemerintahannya sudah memberikan hak pengelolaan blok migas terbesar ke Pertamina. Yaitu Blok Mahakam (Kalimantan Timur) dari Tota E&P (Prancis). Kemudian Blok Rokan dari Chevron Pacific Indonesia.
BACA JUGA: Ada Tangan Misterius Menumpang di Pundak Ahok
Sayangnya, di bawah operator Pertamina selama ini, produksi minyak dan kondensat Blok Mahakam pada kuartal I 2019 hanya sebesar 38 MBOPD dan produksi gas sebesar 726 MMSCFD. Padahal, produksi minyak Blok Mahakam pada 2016 masih mencapai 53.000 BOPD dan gas 1.640 MMSCFD.
"Pertamina juga belum bisa mengolah Blok Rokan yang pernah menjadi andalan produksi migas nasional, karena terhambat dana investasi. Per 2019, dana capital expenditure (belanja modal) Pertamina hanya sebesar USD 8 miliar," ucapnya.
BACA JUGA: Ahok Diyakini Bisa Ciptakan Kinerja Pertamina Lebih Bersih dan Profesional
Ferdy menilai, besaran dana tersebut tidak cukup untuk menaikkan produksi di sektor hulu. Karena Blok Mahakam dan Blok Rokan memerlukan teknologi tinggi. INPEX Corporation dari Jepang saja memerlukan dana investasi senilai USD 20 miliar untuk membangun LNG abadi di Blok Masela.
"Nah, Menteri BUMN Erick Tohir sudah mengatakan memilih Basuki Tjahaja Purnama sebagai komisaris utama, untuk menjadi mitra kerja yang baik bagi Pertamina. Kolaborasi Ahok dan Budi Gunadi Sadikin saya kira bisa memberi jaminan bagi Pertamina untuk menerbitkan global bound atau mencari dana segera bagi ekspansi bisnis di hulu-hilir migas," ucapnya.
BACA JUGA: Pasar LCGC Terseok-seok, Datsun Indonesia Tak Tertolong
Ferdy juga menilai, penetapan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina bakal menambah kepercayaan investor domestik dan global. Karena pasar percaya, Ahok adalah mantan gubernur DKI Jakarta yang bersih dan mampu menjaga dan mengelola keuangan daerah dengan teliti.
"Pasar percaya Ahok mampu membendung intervensi non-korporasi yang mengganggu bisnis hulu-hilir Pertamina. Pasar percaya, jika memberikan utang ke Pertamina, uang mereka tak hilang dibawa mafia," katanya.
Ferdy meyakini, pasar percaya Ahok bisa membantu Pertamina menjadi perusahaan bersih dan mampu bersaing dengan perusahaan sejenisnya di kancah global.
Ahok juga diyakini bisa memberi masukan dan mengevaluasi proposal bisnis Pertamina, terkait peremajaan kilang yang sekarang mengalami kebuntuan karena banyak mitra bisnis, seperti Saudi Aramco yang tak tertarik lagi menjadi mitra.
"Ahok bersama Jokowi dulu pernah membuat terobosan penting, mampu mengeksekusi pembangunan MRT yang sekarang sudah melayani rute Lebak Bulus-Bundaran HI dengan baik. Ahok sebagai komisaris utama Pertamina bisa menjadi mitra kerja direksi yang baik untuk membangun kilang minyak nasional," tuturnya.
Kehadiran Ahok sebagai komisaris utama Pertamina juga sangat membantu karena kebijakan-kebijakan strategis, seperti jika ingin mengakuisisi ladang migas di luar negeri, harus melalui meja komisaris.
"Ahok bisa mengevaluasi keputusan direksi ini tepat atau tidak. Ahok itu teliti dan taat aturan. Segala urusan terkait kepentingan rakyat selalu bersandar pada aturan. Dia bisa menilai dengan jeli apakah keputusan direksi untuk ekspansi itu benar atau tidak. Jadi, secara bisnis dan korporasi, kehadiran Ahok lebih banyak menguntungkan Pertamina ke depan," pungkas Ferdy.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang