jpnn.com - JPNN.com JAKARTA - Posisi Nusron Wahid selaku pejabat negara terus menuai sorotan. Penyebabnya, merangkap jabatan jadi kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan juga tim sukses Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI 2017.
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan, seharusnya Ahok menyadari posisi Nusron saat ini.
BACA JUGA: Mau Usung Rizal Ramli, Golkar Ejek PAN
Alasannya, jabatan Nusron bisa dipermasalahkan dan akan bisa menjadi pukulan balik kepada Ahok.
Pukulan balik yang dimaksud Margarito adalah pelanggaran yang dilakukan Nusron karena sebagai pejabat negara menjadi ketua Tim Pemenangan Ahok. Menurutnya, rangkap jabatan itu melanggar aturan ketatanegaraan sehingga rawan digugat di Mahkamah Konstitusi.
BACA JUGA: Tak Mau Kalah, PKB Pertimbangkan Dukung Sandiaga Uno
“Kalau ini dipaksakan, maka ini bisa menjadi pukulan balik. Ini sama saja melanggar aturan. Sebaiknya ini disadari betul oleh Ahok," kata Margarito saat dihubungi wartawan, Selasa (13/9).
Margarito mengatakan, Nusron seharusnya mengundurkan dari sebagai pejabat negara jika ingin masuk ke ranah politik.
BACA JUGA: Banyak Calon, Makin Baik Bagi Rakyat Jakarta
"Nusron itu kan semua orang tau sebagai kepala BNP2TKI. Supaya tidak jadi beban, maka dia harus segera mundur," tandasnya.
Sebelumnya, pakar hukum Tata Negara Universitas Andalas, Khairul Fahmi, menilai Nusron tak patut menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta. Sekalipun hal tersebut dijabat Nusron dalam posisinya sebagai politikus Partai Golkar.
"Tak semua jabatan yang dipegang boleh dirangkap. Tapi terlepas secara hukum bisa merangkap atau tidak, rangkap jabatan bisa sebabkan kerja terganggu dan tak fokus," kata Khairul.
Menurutnya, sudah bisa dipastikan bahwa rangkap jabatan, apalagi untuk posisi sebagai tim pemenangan, akan sangat menuntut perhatian dan waktu. Padahal, sebagai pejabat negara, Nusron dinilai masih memiliki banyak pekerjaan rumah soal tenaga kerja Indonesia (TKI).
"Sementara ada tugas BNP2TKI yang berhubungan dengan TKI yang tak bisa ditunda, sehingga menuntut fokus dari kepalanya. Tugas tersebut tak mungkin tugas sampingan dengan agenda politik seperti pemilu atau pilkada," tegasnya. (jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yusril Bakal Beri Kejutan Sebelum Batas Pendaftaran Cagub DKI
Redaktur : Tim Redaksi