jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) untuk mengontrol jumlah kendaraan. Nantinya, peruntukannya berbeda dengan jalan tol.
Namun, pria yang akrab disapa Ahok ini menyatakan, pihaknya belum menemukan payung hukum terkait hal itu. "Kami menginginkan ERP untuk mengontrol jumlah kendaraan di sebuah jalan, bukan pajak, bukan seperti tol," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (5/8).
BACA JUGA: Ahok: Kalau Warga Kampung Pulo Setuju, Ya Dibongkar
Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, apabila dalam bentuk retribusi, tarifnya tidak bisa diubah seenaknya. "Saya kan maunya begini, mobil yang lewatnya sedikit turunin harganya, kalau banyakan, naikin harganya," ucap Ahok.
Ahok mengatakan, uji coba ERP sudah selesai dilakukan. Pihaknya, sambung dia, sudah memiliki standar lelang ERP. Ahok akan mencontoh proses lelang di Singapura.
BACA JUGA: Perluasan Kawasan Larangan Sepeda Motor Bareng Penerapan ERP
"Kalau barang yang belum pernah dipakai di negara lain saya enggak mau uji coba. Kalau uji coba, kalau gagal gimana? Kami harus beli barang yang sudah pasti teruji," tutur Ahok.
Suami Veronica Tan ini mengingatkan agar lelang dilakukan dengan baik. Harapannya adalah pemenang lelang bukanlah perusahaan abal-abal. "Dengan dasar uji coba itu, kami akan membuat proses lelang," tandas Ahok. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Bus Sekolah Jadi Pengumpan untuk Busway
BACA ARTIKEL LAINNYA... Retno Gugat Disdik DKI ke PTUN, Ahok-Djarot Cuek
Redaktur : Tim Redaksi