jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan DPRD DKI yang tidak membentuk panitia khusus (pansus) berkaitan dengan pengadaan uninterruptible power supply dan scanner. Padahal, pengadaan tersebut sudah diusut oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.
"Scanner? UPS? Ada enggak dia bikin Pansus?" kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Jakarta, Kamis (29/10).
BACA JUGA: Tim Gegana Mabes Polri Amankan Sampel Ledakan.
Di sisi lain, DPRD DKI justru membentuk pansus berkaitan dengan pembelian lahan RS Sumber Waras. Ahok menilai, pansus tersebut penuh nuansa politik. Lagipula, BPK meminta tambahan hari untuk melakukan audit investigasi.
Awalnya, BPK meminta melakukan audit 60 hari. Setelah itu, mereka minta tambahan waktu sebanyak 20 hari. Karenanya, ia mempertanyakan Pansus DPRD yang berniat melaporkan soal Sumber Waras ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
BACA JUGA: Wali Kota Ini Mengaku Pernah Dibully Lantaran Tolak Berikan THR Rp800 juta
"Bagaimana Pansus DPRD bisa ngelaporin? Orang ini aja masih (audit). Itu kan namanya pansus politik," ucap mantan Bupati Belitung Timur ini.
Ahok menjelaskan, pembelian lahan RS Sumber Waras merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2014.
BACA JUGA: Minimal Kebocoran Pajak Restoran, Ini Upaya Koh Ahok
"Makanya kadang-kadang gue kasihan sama DPRD. Gue ajarin deh. UPS, Scanner itu yang mesti dipansusin bos. Udah jelas enggak ada di KUAPPAS," ungkap Ahok. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejagung Usut Dugaan Keterlibatan Oknum DPRD Pada Kasus Korupsi Ini
Redaktur : Tim Redaksi