jpnn.com - JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa 17,6 persen pegawai Pemerintah Provinsi DKI dan 24 persen pejabat BUMD DKI belum menyampaikan laporan harta kekayaannya. Hal ini memperlihatkan masih banyak pegawai di lingkungan Pemprov DKI yang tidak mematuhi kewajiban untuk memberikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)
Menanggapi soal itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan akan mengejar pegawai Pemprov dan pejabat BUMD DKI yang belum menyerahkan LHKPN.
BACA JUGA: Tersangka Korupsi Bus Transjakarta tak Berhubungan New Armada
"Kita akan kejar," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (5/2).
Ahok mengancam akan memecat para pegawai Pemprov dan pejabat BUMD DKI yang tidak melaporkan harta kekayaan. Hanya saja, ia memberikan waktu tiga bulan sebelum melakukannya.
BACA JUGA: Pamit Kencan, Pria Bertato Ditemukan Tewas Mengapung di Kalimalang
"Kita lagi kejar, kalau enggak kita copot. Kita kasih waktu ada tiga bulan dari pelantikan," tandas Ahok.
Untuk diketahui, ICW telah mendorong terbentuknya sistem pencegahan kepemilikan harta kekayaan tidak wajar di lingkungan Pemprov DKI. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan ICW adalah mendorong Pergub Nomor 102 Tahun 2014 tentang Kewajiban Lapor LHKPN, perubahan atas Pergub Nomor 85 Tahun 2013. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Pengen Tahu Harga Tanah di Gambir? Ini dia
BACA ARTIKEL LAINNYA... KCJ Upayakan Barang Penumpang KRL Tetap Aman
Redaktur : Tim Redaksi