jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengklaim Presiden Joko Widodo mendukungnya untuk melaporkan dana siluman di APBD pada penegak hukum. Ini diakuinya setelah bertemu presiden di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (27/2).
"Harus, enggak ada toleransi. Karena beliau (Jokowi) yakin yang paling penting itu APBD itu tidak boleh dikorupsi. Kalau tidak dikorupsi tidak ada titipan-titipan, pasti serapan anggaran baik. Itu yang diharapkan agar tujuan rakyat tercapai. Itu yang beliau sampaikan," ujar pria yang akrab disapa Ahok.
BACA JUGA: Bupati Garut dan Karo Dicopot karena Angket, Ahok juga?
Ahok pun mencurigai dana siluman dalam APBD DKI Jakarta juga masuk dengan bantuan oknum dari pihak Pemda DKI Jakarta. Karena itu, ia berharap dengan bantuan penegak hukum dapat dibongkar para pelakunya.
"Maka ini harus diungkap supaya permainan ini selesai. Kalau enggak, ini jadi kanker lama. Kalau kanker dibuka, ya, cangkok kangker pasti sakit semua ya. Solusinya ya harus laporkan ke yang berwajib," tutur Ahok.
BACA JUGA: Tarif Baru KRL Jabodetabek Berlaku Mulai 1 April
Sebelumnya diberitakan, Ahok mencak-mencak saat mengetahui ada mata anggaran proyek fiktif pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015 yang dibuat oleh DPRD dengan muncul pada banyak satuan kerja perangkat daerah. Salah satunya, dinas pendidikan.
Menurutnya proyek tersebut tak pernah diusulkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Proyek-proyek itu muncul setelah APBD disahkan pada 27 Januari 2015 lalu. Menurut dia, proyek tersebut tak semestinya dilakukan saat data lapangan menunjukkan 46 persen kondisi gedung sekolah di Jakarta buruk.
BACA JUGA: Klaim Kantongi Bukti, Ahok Lapor ke KPK
Selain tak diusulkan, Ahok berujar, nilai yang diajukan fantastis. Dia mengatakan munculnya proyek fiktif setelah rapat paripurna pengesahan terjadi lantaran dihapusnya Pokok Pikiran dari Dewan. Anggota Dewan akhirnya menyusun APBD versi mereka dan menyerahkannya ke Kementerian Dalam Negeri. Khusus Dinas Pendidikan, total anggaran fiktifnya mencapai Rp 105,876 miliar.(flo/jpnn)
Berikut program yang tercantum dalam APBD versi DPRD yang ditunjukkan Ahok:
1. Profesional development for teacher melalu pelatihan guru ke luar negeri Rp 25,5 miliar
2. Pengadaan alat peraga pendidikan anak usia dini bantuan untuk PAUD Rp 15 miliar
3. Pengadaan peralatan Audio Class SD Rp 4,5 miliar
4. Pengadaan peralatan Audio Class SMA/SMK Rp 3 miliar
5. Pengadaan peralatan Audio Class SMP Rp 3,5 miliar
6. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 1 Jakpus Rp 3 miliar
7. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 26 Jaktim Rp 3 miliar
8. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 29 Jaksel Rp 3 miliar
9. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 34 Jakpus Rp 3 miliar
10. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 39 Jakpus Rp 3 miliar
11. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 5 Jaktim Rp 3 miliar
12. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 52 Jaktim Rp 3 miliar
13. Pengadaan alat percepatan peningkatan mutu pembelanjaran e-smart teacher education untuk SDN kecamatan Cempaka Putih Rp 4,996 miliar
14. Pengadaan Alat Percepatan Peningkatan Mutu Pembelajaran Teacher Education untuk SDN Kecamatan Cempaka Putih Rp 4, 996 miliar
15. Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMPN 37 Rp 6 miliar
16. Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMPN 41 Rp 6 miliar
17. Alat peraga elektronika mikrokontrol untuk SMA Rp 3 miliar
18. Professional Outdoor Audio System (IPM) Rp 4,5 miliar
19. Pengadaan Laboratorium Multifungsi untuk SMAN Kecamatan Ciracas Rp 4,44 miliar
20. Pengadaan Laboratorium Multifungsi untuk SMAN Kecamatan Kramat Jati Rp 4,44 miliar
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok: DPRD Nggak Pernah Mikir
Redaktur : Tim Redaksi