jpnn.com - JAKARTA – Meski hak angket yang diajukan dewan bisa membuat tergusur dari kursi gubernur, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak gentar. Dia merasa berada di posisi yang benar.
Bahkan, Ahok siap dipecat asalkan kelebihan dana Rp 12,1 triliun usulan DPRD tidak diterima dalam APBD 2015.
BACA JUGA: Curiga Ada Kongkalikong Anak Buah Ahok dengan DPRD
”DPRD nggak pernah mikir. Saya mau ribut apa saja asal duit jangan dicuri. Saya nggak gila jabatan, silakan pecat saya. Pokoknya Rp 12,1 triliun nggak dicuri dan yang penting rakyat tahu siapa yang maling,” kata Ahok di balai kota, Jumat (27/2).
Selain mengaku punya bukti anggaran yang dinilai aneh sampai Rp 12,1 triliun itu, Ahok juga yakin dirinya didukung masyarakat Jakarta.
BACA JUGA: Cekcok dengan DPRD, Ahok Bawa-Bawa Nama Jokowi
”Saya yakin, selagi tidak ada kepentingan, semua orang Jakarta dukung anggaran yang kami keluarkan kok,” ujar mantan bupati Bangka Belitung Timur itu.
Ahok mengungkapkan, banyak dana-dana tidak penting yang dimasukkan dalam APBD. Dia juga mencurigai adanya desakan dari DPRD ke dinas untuk meloloskan anggaran. ”Selama ini bisa disodorin DPRD ke dinas-dinas dan oknum sudin juga ada yang main,” ungkap Ahok.
BACA JUGA: Ahok Pede Dari Dulu Di-Back Up Presiden
Menurut dia, kejadian seperti itu sudah ditemui tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, Ahok menggunakan sistem e-budgeting pada APBD 2015 agar transparan dan tidak bisa ditukar, apalagi ditambahkan dengan dana tidak jelas.
”Kami harus pakai e-budgeting, soalnya kalau sesuai tanda tangan DPRD itu contohnya, 2012 ada temuan BPKB, 2013 ada temuan BPKB, 2014 ada temuan Kemendagri, nah sekarang kita yang temukan,” katanya.
Wacana hak angket muncul ketika Ahok menuding DPRD Jakarta memaksa memasukkan dana fiktif Rp 8,8 triliun dalam APBD. DPRD membantah hal tersebut. RAPBD 2015 sebesar Rp 73,08 triliun pun lantas disahkan dalam rapat paripurna DPRD pada 27 Januari lalu.
Namun, perseteruan antara keduanya berlanjut setelah Pemprov DKI Jakarta mengirimkan draf APBD 2015 versi e-budgeting kepada Kemendagri untuk disetujui. Dalam draf itu, tidak dicantumkan mata anggaran hingga satuan ketiga. DPRD pun merasa dibohongi karena pemprov tidak memasukkan mata anggaran sesuai dengan pembahasan bersama.
Semakin diprotes, niat Ahok untuk memakai draf versi e-budgeting semakin bulat. Sebab, menurut dia, DPRD kembali hendak memasukkan anggaran fiktif yang kali ini besarannya mencapai Rp 12,1 triliun. (Dedi/fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Diminta tak Gentar Hadapi Tekanan DPRD DKI
Redaktur : Tim Redaksi