jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI meminta pertolongan Badan Pertanahan Nasional terkait pembebasan lahan proyek Mass Rapid Transit (MRT).
Langkah itu sudah dimulai ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melakukan pertemuan dengan Kepala BPN DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Rabu (12/8).
BACA JUGA: Kejagung Batasi Ruang Gerak 3 Anak Buah Ahok Tersangka Proyek Saluran Air
"Kalau pembebasan kami sangat tergantung pada BPN," kata pria yang akrab disapa Ahok ini di Balai Kota, Jakarta, Rabu (12/8).
Ahok mengakui, kerap terjadi permasalahan di lapangan terkait pembebasan lahan. Hal itulah yang membuat Ahok sempat mengeluarkan ide agar pertanahan berada di bawah Pemprov DKI.
BACA JUGA: Pansus LHP BPK Pertanyakan NJOP Pembelian Lahan RS Sumber Waras
"Kalau semua di BPN, kami enggak bisa kontrol. Kalau dia enggak mau bantu, kami mau apa?" tutur Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, peran BPN dan pengadilan penting dalam konsiyansi. Yakni, suatu perjanjian di mana pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi.
BACA JUGA: Tiga Anak Buah jadi Tersangka, Ahok: Bagus, Biar Kapok
"Makanya kami sangat tergantung pada BPN. Kalau BPN di lapangannya terlambat, udah susah kami. Tapi BPN minta jawaban kami. Saling menuduh ini. Nah, kami temuin aja, dengerin," tegas Ahok. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok: Saya Masih Wakil, Gubernurnya Pak Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi