jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ngebet merealisasikan pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras. Namun, gubernur yang beken disapa dengan panggilan Ahok itu tidak ingin pembangunan RS Sumber Waras menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
Ahok mengatakan, Pemprov DKI bisa menggandeng swasta atau BUMN. “Kami bisa bekerja sama dengan swasta. Apalagi sama BUMN. Dia bisa bangun dan kami cicil bayar,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (3/5).
BACA JUGA: PHL Dipecat, Ahok: Bisa Saja Ada Oknum Masukin Keluarga atau Teman
Lebih lanjut Ahok menjelaskan, hal itu dimungkinkan karena ada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Dalam Perpres itu disebutkan bahwa menteri/kepala lembaga/kepala daerah bisa bekerjasama dengan badan usaha, yakni BUMN, BUMD, swasta, badan hukum asing atau koperasi dalam penyediaan infrastuktur.
Menurut Ahok, untuk membangun RS Sumber Waras diperlukan dana sebesar Rp 3 triliun lebih. “Kalau mau bangun dua ribu lebih ranjang, ada apartemennya lagi,” tutur mantan Bupati Belitung Timur itu.
BACA JUGA: Sandi Menentang Parkir Meter, Ini Penjelasan Ahok
Opsi lain dalam membangun RS Sumber Waras adalah menggandeng Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB). Nantinya, ADB mengkaji pembangunan melalui kerja sama dengan swasta.
Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran jika kerja sama dengan swasta, maka manfaat kelas tiga bagi pasien di rumah sakit untuk penderita kanker dan stroke bakal berkurang. Pasalnya, swasta cuma bisa menyediakan rawat inap sebesar 30 persen untuk kelas 3.
BACA JUGA: Kapolri: Unjuk Rasa Jangan untuk Intervensi Hakim
“Kalau swasta penginnya 30 persen, kami maunya kelas tiga batas izinnya 90-100 persen. Makanya kami lagi cari formatnya,” ucap Ahok. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kontrak Tidak Diperpanjang, Khotimah Menangis Ketika Bertemu Ahok
Redaktur & Reporter : Gilang Sonar