jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ikut bersuara tentang permintaan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) pada Mendagri mengenai kenaikan beberapa dana.
Di antaranya ialah tunjangan transportasi, rumah jabatan, uang reses hingga uang perjalanan dinas. Ahok, sapaan karib gubernur nyentrik itu mengaku setuju dengan permintaan Adeksi.
BACA JUGA: Berminat Jadi Sopir Transjakarta? Ini Syaratnya
Ahok mengklaim, sejak dulu dirinya memang mendukung peningkatan gaji pegawai negeri sipil, DPRD, DPR, bupati, wali kota, dan gubernur. Dengan begitu, pendapatan mereka tidak kalah dibandingkan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara. "Saya setuju kalau mau dinaikan," ucap Ahok, Kamis (25/6).
Meski demikian, Ahok tetap mengajukan beberapa catatan. Dia berharap, kenaikan gaji tersebut tak diimbangi dengan kecurangan ataupun korupsi. Ahok mencontohkan kejadian di internal PNS DKI.
BACA JUGA: Kopaja Setuju Bergabung Dengan Transjakarta
Ahok menyatakan, gaji PNS di ibu kota saat ini sudah dinaikan. Sayangnya, masih ada oknum yang berbuat kecurangan dengan menilep anggaran. Hal itulah yang tak diinginkan Ahok.
"Kalau kamu sudah biasa nyolong berapa ratus juta, Rp 4-10 miliar mana bisa nolak? Itu dikasih gaji Rp 100 juta juga malas," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
BACA JUGA: Ahok Siap Hapus Bus Sekolah, Ini Alasannya
Ahok menegaskan, boleh ada kenaikan gaji asalkan para pejabat tidak melakukan kecurangan. "Saya yakin negara lebih hemat kalau dinaikan gajinya. Asal enggak korupsi dan enggak mark up lagi, pasti lebih hemat. Pendapat saya seperti itu," tandas Ahok. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus Cantik Ini Digarap Polisi soal Korupsi UPS
Redaktur : Tim Redaksi