jpnn.com, JAKARTA - Basuki Tjahja Purnama alias Ahok menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyalahkan sistem penganggaran elektronik atau e-budgeting yang dijalankan pada pemerintahan era sebelumnya.
Ahok yang mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama itu menyatakan sistem anggaran di Pemprov DKI Jakarta tersebut justru untuk transparansi.
BACA JUGA: Anggaran Pemprov DKI Jakarta Dikritik, Anies Baswedan Sebut Itu Sistem Warisan
"Aku tidak mau berkomentar, sudah lupa, yang pasti karena e-budgeting semua orang tahu pengeluaran APBD DKI," kata Basuki (Ahok) dalam pesan singkatnya pada wartawan di Jakarta, Kamis (31/10).
Ahok mengaku dirinya sudah lupa mengenai tata cara penganggaran dengan sistem e-budgeting yang dilaksanakan di era dia menjabat gubernur tersebut.
BACA JUGA: Temukan Empat Keanehan di R-APBD DKI, Politikus PSI Bilang Begini
"Yang pasti karena e-budgeting itu, semua orang yang mau tahu pengeluaran uang APBD DKI bisa dapatkan datanya, mulai dari pembelian pulpen, aibon, hingga UPS (uninterruptible power supply)," ucap Ahok.
Ahok menananggapi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari pemerintahan sebelumnya yang menurutnya tidak pintar atau smart sehingga menghasilkan anggaran janggal.
BACA JUGA: Soal Anggaran Lem Aibon Rp82 M di DKI, KPK Beri Reaksi Begini
"Kalau ini adalah smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Saat ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual untuk verifikasi, sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10).
Anies mengatakan, jika pengecekannya adalah dengan sistem manual, pada akhirnya akan selalu berulang ditemukan masalah serupa.
"Kami perhatikan sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi, hasil komponennya relevan," kata Anies.
Ahok menyatakan dirinya tidak mau berkomentar soal hal tersebut. Namun menurut Ahok sistem tersebut bisa berjalan baik, bergantung pada sumber daya manusia (SDM).
"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark-up apalagi maling," ujarnya.
"Untuk mencegah korupsi, hanya ada satu kata, yaitu transparansi sistem yang ada," ucapnya.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti beberapa anggaran yang janggal seperti lem Aibon senilai Rp82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan, serta beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan KUA-PPAS 2020 juga mengomentari anggaran janggal lainnya yakni pembangunan jalur sepeda 69 kilometer Rp73 miliar, pengadaan cat senilai Rp61 miliar, anggaran antivirus Rp12 miliar, anggaran influencer promosi pariwisata sebesar Rp5 miliar. (antara/jpnn)
Video Pilihan :
Redaktur & Reporter : Soetomo