jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Adi Prayitno menyebut tudingan elite Partai Demokrat sangat serius dan tidak main-main, terkait dugaan ada pihak yang ingin mengudeta posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi ketua umum.
Pasalnya, elite partai berlambang mercy itu berani terang-terangan menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
BACA JUGA: Para Senior Demokrat Menohok AHY, Mulai Singgung KLB, Nama Anas Disebut
Bahkan membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo.
"Saya kira yang paling penting, kalau memang pihak-pihak yang dituding merasa ini fitnah, Demokrat bisa diperkarakan secara hukum. Cuma, sampai saat ini belum ada yang menyebut itu fitnah," ujar Adi kepada JPNN.com, Selasa (2/2).
BACA JUGA: Demokrat di Bawah AHY Bakal Dirongrong, Ingat Sejarah PPP, Golkar dan PKB
Dosen di Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta ini menyebut, hingga saat ini juga belum ada pihak yang menyatakan Demokrat sedang membangun pencitraan dan opini publik.
Kondisi ini tentu saja sangat menarik perhatian publik.
BACA JUGA: Tanpa Kerja Keras, Husni Hardinata Bisa Meraup Rp1,7 Miliar, Bini 2, Sontoloyo!
Pasalnya, ketua umum DPP Demokrat AHY sampai turun tangan memberi pernyataan secara terbuka.
Berbeda dari selama ini, yang cenderung memberi pernyataan lewat kicauan-kicauan di media sosial.
"Bagi Demokrat ini menurut saya bukan soal elektabilitas lagi, tetapi mmenyangkut nama besar dan nama baik partai. Pernyataan dilakukan langsung oleh ketum, artinya ada situasi yang dianggap extra ordinary," katanya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini lebih lanjut mengatakan, ketika pihak yang disebut namanya tidak memperkarakan kasus ini secara hukum, publik pada akhirnya dapat menyimpulkan tudingan yang disampaikan benar adanya.
"Publik akhirnya bisa saja berkesimpulan, jangan-jangan memang benar. Kenapa Demokrat tidak diperkarakan? Saya kira enggak main-main lho menunjuk KSP dan membawa-bawa nama presiden," kata Adi.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra sebelumnya menyebut, berdasarkan pengakuan, kesaksian dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang mereka dapatkan, sejumlah kader Demokrat dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024.
Petinggi PD lainnya Andi Arief juga menyatakan hal senada melalui unggahan di akunnya di Twitter, @Andiarief_ pada Senin (1/2) kemarin.
Andi Arief menduga Moeldoko yang ingin mengambil alih posisi AHY di Partai Demokrat.
Ia juga menyebut alasan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo.
Yakni, meminta klarifikasi dan konfirmasi karena menurutnya, saat merencanakan pengambilalihan tersebut Moeldoko diduga mendapat izin dari Presiden Jokowi.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang