jpnn.com, JAKARTA - Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai upaya mengudeta kepemimpinan yang sah di Partai Demokrat erat kaitannya dengan Pilkada 2022.
Pasalnya, kata dia, Demokrat bersama PKS, Golkar, dan NasDem merupakan partai yang menginginkan Pilkada 2022 tidak diundur ke 2024.
BACA JUGA: Siapa yang Mau Mengudeta AHY? Ini Kata Mantan Demokrat
Sikap Demokrat itu bertentangan dengan PDIP, Gerindra, dan PPP yang menginginkan Pilkada 2022 dilangsungkan secara serentak pada 2024.
"Ingat, Demokrat, Golkar, PKS serta NasDem ngotot pilkada serentak 2022, sedangkan PDIP dan Gerindra dan PPP maunya tahun 2024," kata Jerry dalam pesan singkatnya kepada jpnn.com, Selasa (2/2).
BACA JUGA: Innalillahi, Pian Firmansah Warga Bekasi Tewas Dibacok, Kejadiannya di Jalan Anggrek 1
Menurut Jerry, pembahasan tentang pilkada ini masih berlangsung alot di DPR.
Selama itu pula, dia meyakini, kepemimpinan Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dirong-rong.
BACA JUGA: Adang Suganda Dikeroyok, Dianiaya, 50 Tusukan, Kejam
"Saya duga kepemimpinan AHY bakal dirong-rong entah itu pendiri atau orang dalam dan juga orang dekat Jokowi (Joko Widodo, red) seperti penuturan AHY," ujar dia.
"Ini sebagai upaya menjegal Demokrat pada Pilkada 2022," beber dia.
AHY, kata Jerry, wajib mengantisipasi segala manuver melengserkan kepemimpinannya di Demokrat.
Sebab, sejarah politik di Indonesia mencatat kepemimpinan yang sah dari sebuah partai bisa diobok-obok pihak luar.
"Kalau AHY digoyang, bisa jadi partai ini akan terpecah, akan ada dualisme seperti PPP waktu kubu Rommy Romahurmuziy dan juga Humprey Djemat. Serta Golkar pernah kubu Aburizal Bakrie dan Akbar Tanjung. Bahkan, 2010 dua kubu PKB Cak Imin dan mendiang mantan Presiden Gus Dur," kata dia.
Sebelumnya, AHY mengungkapkan, terdapat gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara sistematis.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, kata AHY, gerakan mengambil alih ini melibatkan pejabat tinggi di lingkaran Jokowi. Bahkan, menurut AHY, beberapa menteri juga mendukung gerakan mengambil alih Demokrat.
Selain lingkaran Jokowi, AHY menyebut manuver politik merebut partai melibatkan segelintir kader dan mantan kader Partai Demokrat.
"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang, terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu," kata AHY dalam keterangan resmi secara virtual, Senin ini. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan