jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik Karyono Wibowo menilai, keputusan menolak mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, menunjukkan pemerintah tetap objektif dalam menyikapi dualisme kepemimpinan di partai berlambang mercy itu.
Keputusan pemerintah juga dinilai menggugurkan tudingan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa Moeldoko menggunakan kekuasaan Istana untuk mengambil alih kepemimpinan Demokrat.
BACA JUGA: Tiba-tiba Ada Orang Mendesak AHY dan BW Meminta Maaf
Menurut Karyono, tudingan kubu AHY yang menyebut istana terlibat dalam pengambilalihan kepemimpinan Demokrat terlalu lemah.
Tudingan tersebut hanya berdasarkan asumsi, dengan menghubungkan Moledoko dengan posisinya sebagai kepala Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
BACA JUGA: AHY dan SBY Jangan Buru-Buru Pesta, Minta Maaf Dulu kepada Presiden Jokowi
Karena itu, Karyono menilai kubu AHY semestinya meralat dan mencabut pernyataan sebelumnya yang berkaitan dengan tudingan ke pihak istana.
"Keputusan Kemenkumham ini mematahkan semua tuduhan kubu Agus Harimurti Yudhoyono terhadap pemerintah. Sebaiknya kubu AHY mencabut pernyataan sebelumnya," katanya.
BACA JUGA: Pengurus PD Versi KLB Ditolak, Tuduhan Kubu AHY Tidak Berdasar
Karyono lebih lanjut mengatakan, jika kubu AHY tidak meralat dan mencabut pernyataan yang menyudutkan Moeldoko dan pemerintah, dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah.
Hal ini bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap kubu AHY.
"Dengan keputusan Kemenkumham ini sebaiknya ditindaklanjuti kubu AHY dengan meralat pernyataan sebelumnya, agar tidak menimbulkan fitnah," pungkas Karyono.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang