jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Academic Training Legal System (ATLAS) Miartiko Gea menantang Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kuasa hukum PD Bambang Widjajanto meminta maaf ke pemerintah, atas ucapannya selama ini.
Tantangan dikemukakan setelah terbukti pemerintah tak berpihak ke PD kubu Moeldoko, dengan menolak mengesahkan kepengurusan DPP partai berlambang mercy hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.
BACA JUGA: Ada Tokoh Mengajak Moeldoko Membuat Partai Baru, Mau Pak?
"Jejak digitalnya masih jelas, gampang dilacak. AHY, baik sendiri-sendiri atau melalui BW sering menuding pemerintah, menyatakan ikut campur tangan, memecah belah partai politik dan sebagainya. Buktinya, pemerintah menolak mengesahkan. Artinya jelas, pemerintah tidak pernah dan tidak ingin mencampuri urusan internal partai," ujar Miartiko dalam keterangannya, Kamis (1/4).
Menurut pria yang juga Koordinator Nasional Sipil Peduli Demokrasi (Kornas PD) ini, meminta maaf merupakan sikap kesatria dan sangat gampang dilakukan di era virtual.
BACA JUGA: Partai Demokrat Kubu Moeldoko Belum Menyerah
"Persoalannya, beranikah keduanya dengan jantan mengakui kesalahan dengan menuding pemerintah dengan tudingan menohok? Itu pertanyaan besar masyarakat saat ini,” ucap Miartiko.
Sebelumnya, Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP PD kubu Moeldoko, Saiful Huda Ems, menyebut keputusan Kemenkumham membuktikan pemerintah tidak campur tangan dalam konflik PD.
BACA JUGA: Sebegini Uang yang Digelontorkan Raffi Ahmad untuk RANS Cilegon FC
“Ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat,” kata Huda dalam pesan singkatnya kepada JPNN.com, Selasa (31/3).
Selain itu, kata Huda, keputusan pemerintah juga membuktikan PD yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memfitnah Moeldoko.
“Ini juga membuktikan bahwa Bapak Moeldoko telah difitnah,” tutur dia.
Alumni Universitas Islam Bandung itu melanjutkan, keterlibatan Moeldoko di PD menyusul keluhan para kader senior partai berwarna kebesaran biru itu.
Mereka meminta eks Panglima TNI tersebut bisa membenahi PD yang sudah mengalami perubahan dari cita-cita awal pendirian.
“Untuk membenahi Partai Demokrat yang telah bergeser menjadi partai yang tidak lagi demokratis, dari terbuka menjadi tertutup, dari kedaulatan rakyat (meritokrasi) menjadi kedaulatan tirani dan keluargais,” ungkap dia.(gir/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Ken Girsang