jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan meminta semua pihak agar lebih jeli dan menelaah pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Forum Rapimnas Partai Demokrat di JCC Jakarta.
Dia mengatakan pernyataan yang disampaikan AHY tersebut berpijak pada data dan fakta kredibel dan tervalidasi dari berbagai institusi pemerintahan dan lembaga riset terkemuka.
BACA JUGA: Temuan Adian Napitupulu Soal Infrastruktur Era Jokowi vs SBY, Mas AHY Perlu Tahu
“Ada yang merespons pernyataan AHY dengan sikap yang sentimentil dan tendensius," kata Syarief Hasan melalui keterangan yang diterima, Rabu (21/9).
Padahal, lanjut politisi senior Partai Demokrat itu, AHY berbicara dalam kerangka pembangunan negara.
BACA JUGA: AHY Dianggap Blunder Serang Jokowi Lewat Insfrastruktur, Coba Bandingkan era Ayahanda SBY
Menurutnya, berbicara pembangunan tidak bisa dipadatkan hanya pada pembangunan infrastruktur belaka, namun juga pembangunan manusia, ekonomi, sosial politik, kebudayaan, dan juga demokrasi.
"Pesan yang disampaikan AHY bahwa pembangunan itu berkelanjutan. Setiap pemerintahan punya sumbangsih pada kehidupan kebangsaan tanpa perlu menegasikan warisan pemerintahan sebelumnya,” tandasnya.
BACA JUGA: Terungkap, Kader Demokrat Ingin Anies - AHY Berduet di Pilpres 2024
Syarief berpandangan dalam pidatonya AHY sama sekali tidak menihilkan pembangunan infrastruktur.
Namun sejatinya infrastruktur haruslah sejalan beriring dengan pembangunan kemanusian dan demokrasi.
Di tengah keterbatasan kapasitas fiskal, alokasi sumber daya tentu harus direncanakan secara berkeadilan.
Dia mengatakan jika sebagian besar sumber daya fiskal diarahkan pada infrastruktur, tetapi abai pada sektor yang lain, hal ini dinilai tidak layak disebut prestasi.
"Pembangunan yang baik harus berkeadilan dan merata," tegas Syarief Hasan.
Syarief Hasan mengatakan pernyataan AHY terkait gunting pita proyek infrastruktur era Presiden SBY bukanlah klaim dan bualan belaka.
"Faktanya memang begitu. Jalan Tol Trans Sumatera, misalnya, proyek infrastruktur ini dicanangkan Presiden SBY, yang kemudian dilanjutkan pembangunannya oleh Presiden Jokowi," sebutnya.
Selain itu, peletakan batu pertama (ground breaking) Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) juga dilakukan pada era Presiden SBY.
Begitu juga dengan pembangunan Pelabuhan Patimban dan Kereta Cepat Jakarta Bandung yang telah dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden SBY.
Menurut Syarief, tidak ada yang salah dengan pernyataan AHY dalam Forum Rapimnas Partai Demokrat tersebut.
Dia mencontohkan Tol Cipali, misalnya, Presiden SBY melakukan peletakan batu pertama pada 8 Desember 2011 dan diresmikan Presiden Jokowi pada 13 Juni 2015 ata 8 bulan setelah Presiden Jokowi dilantik.
Dia balik bertanya apakah mungkin proyek tol sepanjang 116,75 kilometer dirampungkan hanya dalam tempo 8 bulan.
Demikian pula dengan rencana pembangunan jalan Tol Trans Sumatera juga diteken oleh Presiden SBY pada 17 September 2014 dengan Perpres Nomor 100 Tahun 2014.
“Kita memang harus adil sejak dalam pikiran. Janganlah kita skeptis dan menihilkan prestasi pemerintahan terdahulu. Memberikan apresiasi dan atensi bukanlah bentuk kekalahan karena memang tidak ada kompetisi," kata Syarief Hasan lagi.
Dia mengatakan era Presiden SBY dan Presiden Jokowi, termasuk dengan pemerintahan sebelumnya saling meneruskan untuk Indonesia yang berkemajuan.
Menurut Syarief, SBY juga tidak pernah menihilkan prestasi pemerintahan sebelumnya.
"Inilah esensi pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, AHY dalam Forum Rapimnas itu," pungkasnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi