jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti soal perbaikan tata negara dan etika pemerintahan.
Dia menyebutkan UUD 1945 mengatur kewenangan setiap lembaga negara, termasuk Presiden dan jajaran pemerintahannya.
BACA JUGA: Hari Bhakti Demokrat, AHY Singgung soal Pembangunan, Kata-katanya Tegas
"Dalam konstitusi yang telah dilakukan empat kali perubahan semangat dan prinsip keseimbangan, serta kesetaraan antarlembaga negara harus dijaga agar tidak kembali lagi ke tatanan era otoritarian dulu," kata AHY dalam pidatonya, Jumat (14/7).
Menurutnya, saat ini ada tanda-tanda bahwa kesetaraan dan keseimbangan antar lembaga negara ini mulai terganggu.
BACA JUGA: Anas Bakal Buka-bukaan soal Hambalang, AHY Tersenyum Tipis, Ada Apa?
"Kalangan pemerhati konstitusi dan tata negara, mulai melihat tendensi kembalinya konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden, meski tidak 'sedalam' di era otoritarian dulu," lanjutnya.
Dia menjelaskan kekuasaan tetap harus dikontrol oleh kekuasaan yang lain agar tidak menciptakan model pemerintahan yang absolut dan totalitarian.
BACA JUGA: Baliho Anies-AHY Bertebaran, Kode Keras nih?
"Untuk itu, Demokrat bertekad untuk menegakkan kembali kesetaraan dan keseimbangan antar lembaga negara, sesuai prinsip checks and balances dalam sistem presidensial," tegasnya.
Tak hanya itu, AHY menyebutkan pihaknya telah mencermati etika pejabat negara dan kaidah tata pemerintahan yang baik.
"Khususnya, dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Atau etis dan tidak etis untuk dilakukan, oleh para pejabat negara," jelasnya.
Dia mencontohkan keterlibatan para pejabat negara, dalam kegiatan bisnis di lingkungan pemerintahan, atau lembaga negara, di mana dia berada.
"Menjadi tidak etis, jika menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis, sementara dia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi, yang terkait langsung dengan bisnis itu. Jelas ada konflik kepentingan," kata AHY.
Menurutnya akan lebih tidak etis kalau wilayah bisnis pejabat itu menggunakan anggaran negara yang terlibat dalam penyusunan APBN tersebut
"Ini namanya jeruk makan jeruk atau berburu di kebun binatang, karenanya Demokrat berpendapat, bisnis pejabat model begini harus dicegah dan dihentikan," pungkas AHY. (mcr8/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Kenny Kurnia Putra