AIG Dipaksa Bayar Dana Talangan

WASHINGTON - Langkah raksasa asuransi AS, American International Group (AIG), membayarkan bonus USD 165 juta (sekitar Rp 1,98 triliun) kepada para eksekutif dan karyawannya benar-benar menuai masalahMenkeu AS Timothy Geithner menegaskan, sebagai penerima dana talangan (bailout), AIG akan dipaksa membayar kepada pemerintah.

Penegasan soal pembayaran disampaikan sebagai persyaratan untuk mendapatkan tambahan USD 30 miliar (sekitar Rp 360 triliun) dana pemerintah.

''Kami akan menerapkan komitmen kontraktual pada AIG agar membayar pada Depkeu atas seluruh operasi perusahaan sesuai dengan jumlah dana retensi (bonus) yang dibayarkan,'' kata Geithner dalam surat kepada para pemimpin Kongres Selasa waktu AS (17/3) atau kemarin WIB (18/3).

Mantan President US Federal Reserve (The Fed) New York tersebut juga mengungkapkan, Depkeu AS akan memotong USD 165 juta dari rencana bantuan tambahan federal USD 3 miliar bagi AIG

BACA JUGA: Didukung Stabilitas Minyak Goreng

Pemberian bantuan tambahan itu diumumkan pada 2 Maret lalu.

''Kami akan melanjutkan langkah agresif untuk menyelesaikan status AIG di masa depanIni terkait dengan upaya untuk mengurangi risiko atas sistem finansial kita sekaligus meminimalkan kerugian bagi para pembayar pajak,'' tulis Geithner dalam suratnya

BACA JUGA: AIG Kena Semprot Obama

''Kami juga akan mengkaji segala cara dengan penuh tanggung jawab untuk mempercepat penyelesaian proses ini.''

Sebelumnya, Presiden Barack Hussein Obama mengungkapkan kemarahannya atas keputusan AIG soal pembayaran bonusObama menilai, perusahaan yang menerima bantuan pemerintah federal dari dana pembayar pajak tidak sepantasnya membuat marah rakyat karena membayarkan bonus para eksekutif dan karyawan mereka.

Seorang pejabat Depkeu yang tak disebut namanya menuturkan, Geithner telah memanggil CEO AIG Edward Liddy dan mengungkapkan kemarahannya atas pembayaran bonus

BACA JUGA: Pertumbuhan Semen Domestik Lambat

Geithner juga menuntut agar Liddy menegosiasi ulang masalah bonus tersebutBahkan, Geithner dan para pengacara Depkeu AS menjajaki kemungkinan melakukan langkah hukum.

Saat ini, pemerintah AS memiliki sekitar 80 persen saham AIGRaksasa asuransi tersebut terpuruk akibat krisis finansial, tapi akhirnya mampu bertahan setelah tiga kali mendapat dana talangan pemerintah senilai USD 180 miliar (sekitar Rp 2.160 triliun).

Meski dikritik, Edward Liddy tetap percaya diriDia yakin bisa menghadapi dan memberi penjelasan kepada Komite Jasa Finansial DPR saat memberikan kesaksian Rabu (8/3)Padahal, Ketua Panel DPR AS Barney Frank menyatakan bahwa AS harus ''digugat agar mengembalikan bonus yang dibayarkan.''

DPR dan Senat AS juga mempersoalkan bonus AIGKetua DPR Nancy Pelosi menyebut beberapa komite menyiapkan aturan atau undang-undang agar bisa segara diberlakukan

Beberapa anggota DPR usul undang-undang pajak bagi perusahaan yang ambil bagian dalam program penyelamatan pemerintahGarry Peters, anggota DPR dari Partai Demokrat, mengusulkan pajak 60 persen atas bonus lebih dari USD 10 ribu pada setiap perusahaan peserta program yang lebih dari 79 persen sahamnya di tangan pemerintahPajak khusus juga akan ditambahkan atas 35 persen pajak pendapatan plus pajak lokal dan negara bagian.

Max Baucus, ketua Komite Keuangan Senat AS dari kubu Demokrat, serta Charles Grassley, anggota panel dari Republik, mengusulkan pajak 70 persen atas bonus para eksekutif penerima dana talangan

''Negara ini dan saya sangat marah,'' kata Baucus''Perusahaan (penerima talangan) tak seharusnya membayar bonusItu ahrus dihentikan.''

Opsi lainnya adalah melibatkan Kejaksaan Agung AS untuk menuntut pembayaran pada perusahaan penerima dana talangan atas bonus yang dibayarkanSejauh ini AIG belum berkomentar atas masalah ini(RTR/AFP/AP/dwi)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembangunan Pabrik Baru SG Pati Jalan Terus