jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan menegaskan perlu ada evaluasi yang menyeluruh dan utuh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal itu dilakukan terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM),
BACA JUGA: Menurut Pengamat Ekonomi Ini, Subsidi BBM Bagai Candu, Harus Dihilangkan
Dirinya mempertanyakan apakah memang perlu harga BBM dinaikkan.
“Kalau dinaikan kelak akan melemahkan daya beli masyarakat. Rakyat akan semakin menderita apalagi sekarang inflasi sangat tinggi," ujar Sjarifuddin kepada wartawan saat melakukan kunjungan kerja ke Pacitan dan Ponorogo, Jawa Timur, Senin (29/8).
BACA JUGA: Subsidi BBM Membebani APBN, Energy Watch Punya Usul Begini
Dia menambahkan harga-harga akan semakin membumbung tinggi.
“Kalau harga BBM dinaikan pasti akan semakin memicu naiknya harga-harga kebutuhan masyarakat," ungkap Politikus Partai Demokrat itu.
BACA JUGA: Para Pakar Bakal Bahas Skenario Kebijakan Subsidi BBM yang Tepat Sasaran
Kenaikan BBM jenis Pertalite dan Solar, menurut pria asal Sulawesi Selatan itu, akan membuat rakyat kecil sengsara.
Dia mengatakan rakyat miskin akan bertambah miskin.
“Potensi kemiskinan akan tinggi lagi," ungkapnya.
Pria yang meraih gelar guru besar dari Universitas Negeri Makassar itu menyebut banyak pos anggaran bisa dialokasikan untuk menutup defisit BBM.
Menurut dia, banyak pos yang bisa ditunda, misalnya proyek Kereta Api Cepat.
Proyek kereta yang menghubungkan Jakarta dan Bandung itu disebut sudah terlalu membebani APBN.
“Apalagi China meminta biaya pembangunan Kereta Cepat selanjutnya dibebankan pada APBN," ujarnya.
Hal itu, menurutnya menjadi masalah baru.
Tak hanya Kereta Cepat yang akan menjadi beban APBN.
Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, perlu dipertimbangkan kembali.
Pemindahan ibu kota bisa saja dilakukan, tetapi tidak untuk saat ini.
Menteri Koperasi dan UMKM di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu prihatin saat program yang berorientasi bantuan untuk rakyat kecil banyak dihilangkan.
“Jadi, saya pikir perlu untuk dilakukan evaluasi menyeluruh," tuturnya.
Dirinya menyebut partainya dengan tegas menolak kenaikan BBM.
Sjarifuddin setuju bila subsidi yang ada harus tepat sasaran.
Subsidi yang ada jangan sampai diterima oleh orang-orang yang tidak berhak.
“Jangan sampai dinikmati oleh mereka yang memiliki mobil mewah," tegasnya.
Untuk itu harus diatur dengan strategi agar konsumsi BBM bisa dibatasi.
“Bila tepat sasaran akan semakin memperkecil defisit," tegasnya. (jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kamrussamad: Harga BBM Dinaikkan, Jumlah Orang Miskin Naik
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian