jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengeluarkan pernyataan tegas soal sikap partainya terhadap kader yang membelot di Pilkada 2020.
Dia menyebutkan, Golkar akan memberikan sanksi terhadap pimpinan DPRD, fraksi, ataupun kadernya yang ketahuan tidak mendukung pasangan yang diusung.
BACA JUGA: Jeblok di Survei, Airlangga Hartarto Berkomentar Begini
"Saya sudah bilang di dalam (acara bimbingan teknis), bahwa kader yang sudah kami usung di pilkada kemudian ada pimpinan daerah, pimpinan DPRD, atau fraksi yang berbeda dukungan, bakal kami 'bangkucadangkan' dulu," kata Airlangga, usai membuka Bimbingan Teknis Pendidikan Politik Partai Golkar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pilkada Serentak 2020, di Hotel Pullman, Jakarta, Minggu (30/8).
Airlangga juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengganti pimpinan DPRD atau pimpinan fraksi yang tidak bekerja atau mendukung calon lain yang bukan diusung oleh Partai Golkar pada Pilkada 2020.
BACA JUGA: Airlangga: 95 Persen Calon Golkar di Pilkada 2020 dari Kader Internal
"Kalau main bola, ada bangku cadangkan, lalu diganti pemain baru. Nanti dari bangku cadangan, bisa dikembalikan ke lapangan atau disuruh masuk ke ruang ganti. Jadi, ini sikap tegas dari DPP," katanya seperti dikutip dari Antara.
Meski demikian, Golkar memastikan para kadernya solid mendukung pasangan calon yang diusung pada pilkada mendatang.
BACA JUGA: Airlangga Hartarto Dukung Eddy Keleng Daftar Calon Ketua Golkar Dairi
Dalam kesempatan itu, Airlangga mengatakan bahwa tolak ukur keberhasilan suatu partai politik adalah kemenangan.
Apalagi, Pilkada Serentak 2020 akan sangat strategis apabila dihadapkan pada Pemilu 2024.
"Arti kemenangan bagi Partai Golkar adalah sangat penting dan strategis. Golkar menargetkan 60 persen kemenangan di Pilkada 2020," katanya.
Airlangga juga mengingatkan jika pada pandemi COVID-19 ini pola kampanye pilkada harus dengan cara yang berbeda.
Ia pun meminta para kadernya untuk menghindari pertemuan langsung dan berkumpul dengan banyak orang.
"Pandemi COVID-19 ini membuat semua pihak harus berpikir dan berbuat dengan cara yang berbeda, termasuk dalam kampanye nanti. Jadi, tidak ada rapat-rapat massal. Menjangkau pemilih bisa melalui campaign digital atau pemanfaatan media dan IT secara tepat guna," ujarnya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adek