jpnn.com, JAKARTA - Kegiatan Public Lecture pada The CSIS ASEAN Leadership Forum berjudul Indonesia's Economic Priorities: A Conversation with Airlangga Hartarto berlangsung pada 24 Oktober 2022 di Gedung CSIS Washington DC.
Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Perindustrian beserta beberapa pejabat eselon 1 dan 2 Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian.
BACA JUGA: Peringatkan Airlangga soal Capres 2024, Kader Golkar Puji Keberanian Ganjar
Sesi awal dibuka oleh Presiden dan CEO CSIS John J. Hamre dengan Director CSIS untuk Kawasan Asia Tenggara Gregory B. Poling sebagai moderator.
Hamre menegaskan Komunitas global perlu melihat peran Airlangga Hartarto dalam posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia dalam menstabilkan perekonomian Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 dan krisis multidimensi global akhir-akhir ini,” ucapnya.
BACA JUGA: Amerika Serikat Dukung Presidensi G20 Indonesia dan Perkuat Kerja Sama Ekonomi
Airlangga mengatakan perekonomian Indonesia saat ini berjalan dengan sangat baik dan dengan recovery ekonomi dari pandemi yang terus berlanjut dengan kecepatan tinggi. Pertumbuhan PDB Indonesia lebih dari 5 persen saat ini melampaui pertumbuhan PDB Indonesia prapandemi.
‘’International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,3 persen dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi global kembali turun menjadi 3,2 persen,” paparnya.
BACA JUGA: Aktif Tingkatkan Program Vokasi, Axioo Diapresiasi Kemenko Perekonomian
Pada 2023, Indonesia menjadi ketua ASEAN. ASEAN Economic Community akan tetap menjadi komitmen utamanya. Dengan menjadi ketua ASEAN tahun depan, Indonesia melihat upaya-upaya perluasan kerja sama regional dengan mitra ASEAN seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Perjanjian perdagangan serupa dinilai akan semakin memikat, mengingat rantai-pasok global dapat mendukung ketahanan ekonomi negara-negara dunia dalam menghadapi berbagai krisis di masa depan.
Indonesia berharap fasilitasi perdagangan yang lebih luas dapat mengurangi tarif bea masuk sekitar 92 persen barang dan jasa.
Selanjutnya, dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menjelaskan tentang lesson learned yang diperoleh Indonesia di masa pandemi yakni pertama, dalam situasi ekonomi yang sulit, pendekatan kebijakan harus fleksibel dengan semua instrumen kebijakan yang harus siap dan memiliki kapasitas maksimal.
Kedua, di masa pandemi, respons kebijakan kesehatan dan ekonomi harus dilakukan secara bersamaan.
Ketiga, menjaga momentum pertumbuhan adalah kunci keberhasilan strategi kebijakan untuk mengatasi pandemi. Di bawah Komite PC-PEN, Indonesia menerapkan kebijakan gas dan rem untuk menyeimbangkan aspek kesehatan (kehidupan) dan aspek ekonomi (penghidupan). Keempat, pentingnya meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan di dalam negeri.
“Saya percaya pada masa-masa perlambatan ekonomi adalah kesempatan bagi negara seperti Indonesia untuk melakukan reformasi struktural. Reformasi mungkin bisa membutuhkan waktu 70 tahun untuk menyelesaikannya. Namun, Indonesia bisa melakukannya selama pandemi Covid-19,” kata Airlangga.
Dia menyampaikan Indonesia memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 untuk mengembangkan transformasi digital, antara lain, penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan mengembangkan sistem e-payment menggunakan QR atau dikenal dengan QRIS.
Selain itu, Menko Airlangga menekankan Indonesia berkomitmen menghadapi tantangan perubahan iklim global melalui transformasi energi dengan upaya diversifikasi energi dan upaya konservasi energi.
Menko Airlangga juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas likuiditas dan nilai tukar. Pada Maret 2022, US Federal Reserve meluncurkan Foreign and International Monetary Authorities (FIMO).
Bank Indonesia telah mendapatkan akses ke FIMO melalui repurchase agreement line senilai USD 60 miliar.
Pada Presidensi G20 Indonesia, terdapat empat agenda utama, yakni Global Public Health System; Economic Transformation and Digitalization; Food and Energy Security dan Green Energy Transition. Agenda-agenda ini akan terus berlanjut pada agenda G20, mengingat relevansinya terhadap perekonomian negara berkembang ataupun negara maju.
Pemerintah Indonesia menyambut dengan baik inisiatif Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) dan menyampaikan komitmen untuk aktif di semua pilar IPEF, dan mengharapkan kerja sama ini memberikan manfaat yang signifikan bagi Indonesia.
Terdapat berbagai isu yang menarik perhatian, antara lain, yang terkait dengan perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), potensi Indonesia di dalam skema Kerjasama IPEF, serta upaya pemerintah dalam mendorong industri semikonduktor di Indonesia.
Terkait dengan kerjasama Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), Airlangga menekankan Indonesia optimistis terhadap deliverables dari IPEF dan mempunyai komitmen kuat terhadap semua pilar IPEF.
Hal tersebut penting karena anggota-anggota IPEF memiliki latar kondisi ekonomi yang berbeda. Selain pilar-pilar dalam IPEF tersebut, Menko Airlangga menegaskan tentang pentingnya akses pasar dalam IPEF.
“Indonesia berharap IPEF dapat memiliki komitmen serta konsensus di antara negara-negara yang terlibat, dan kami berharap dalam satu tahun Indonesia dan negara-negara lain dapat mencapai kesepakatan dalam semua pilar pembahasan tersebut,” kata Menko Airlangga.
Selanjutnya, terkait keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023, Menko Airlangga menyatakan bahwa Indonesia akan melanjutkan ke-empat pilar yang dibahas dalam G20 yakni arsitektur kesehatan global, transformasi digital, transisi energi, dan ketahanan pangan.
“Saya ingin menggarisbawahi bahwa ASEAN dengan 10 negara anggota memiliki ekonomi, luas lahan dan populasi yang luas. Indonesia terus mendukung komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” kata Airlangga. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi