jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Syarufudin Sudding mengatakan ajakan kepada massa Aksi Bela Islam III 2 Desember 2016 untuk menduduki gedung MPR/DPR/DPD dan memaksa melakukan sidang istimewa, dinilai bukan cara elegan dalam menyampaikan aspirasi.
Ini dikatakan Sudding, menanggapi ajakan Rachmawati Soekarnoputri terhadap peserta aksi dari kelompok nasionalis dan agama menjadikan momentum Aksi Bela Islam III untuk menuntut MPR menggelar Sidang Istimewa.
BACA JUGA: KPK dan BPK Segera Bertemu Bahas Temuan Terbaru Kasus Sumber Waras
Sidang Istimewa ini, lanjutnya, untuk mengembalikan UUD 1945 ke versi yang asli, bukan hasil amandemen.
"Saya kira kalau tuntutannya amandemen UUD tidak perlu menduduki gedung MPR/DPR. Itu bukan cara yang elegan lah. Suatu tekanan untuk mengambil kebijakan," kata Sudding menjawab JPNN.com di kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (1/12).
BACA JUGA: Kejaksaan Agung Putuskan Tak Tahan Ahok
Politikus Hanura ini menyebutkan, MPR sudah membuka celah adanya amandemen UUD melalui lembaga kajian yang telah dibentuk.
Mereka yang terdiri dari semua pakar, akademisi, budayawan sedang melakukan proses tersebut.
BACA JUGA: Tiba di Kejaksaan, Ahok Langsung Disodori Dua Pertanyaan Pokok
"Paling tidak dalam beberapa kali pertemuan di universitas maupun dengan kawan-kawan lembaga kajian, ini perlu suatu amandemen terbatas menyangkut GBHN, tidak kemudian melebar pada persoalan kewenangan lembaga negara," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Panggil Anak Buah SBY untuk Kasus e-KTP
Redaktur : Tim Redaksi