jpnn.com - JAKARTA - Kebijakan larangan ekspor mineral mentah membuat kapal-kapal anggota Indonesian National Shipowners Association (INSA) banyak yang tidak beroperasi dan mangkrak alias terbengkalai.
Dewan Pembina DPP INSA Johnson W. Sutjipto mengatakan, di Samarinda misalnya, ada 800 kapal yang tidak beroperasi. Meski tak beroperasi, kapal-kapal tersebut juga tetap harus membayar parkir setiap bulannya.
BACA JUGA: Daya Beli Lemah, INDEF Pesimis Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen
"Kemarin (minerba) yang ekspornya berhenti, efek dominonya itu ke kami. Parkirnya malah naik, PNBP naik. Sekarang sebagai gambaran, parkir jaga keamanan itu bisa seharga satu (mobil) Avanza per bulan," ungkap Johnson, di Jalan Abdul Muis, Jakarta, Selasa (4/8).
Untuk menormalkan kondisi tersebut, kegiatan pelayaran nasional bisa beroperasi kembali jika para perusahaan tambang menyelesaikan pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter).
BACA JUGA: Izin Operasional Dua Maskapai ini Terancam Dicabut
Selain itu, pemerintah juga harus merevisi kembali penerapan harga bongkar muat di pelabuhan. Pasalnya saat ini harga bongkar muat domestik lebih mahal ketimbang bongkar muat internasional.
"Kalau minerba smelternya tidak selesai-selesai maka kapalnya semakin lama tidak berjalan," tandas Johnson. (chi/jpnn)
BACA JUGA: Ekonomi Jeblok, Fahri Minta Pejabat tak Lagi Hibur Rakyat
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Puji Go-Jek di Depan Nadiem Makarim
Redaktur : Tim Redaksi