jpnn.com - KEPANJEN - Jatah CPNS dari pemerintah pusat yang untuk Pemkab Malang sangat minim. Bahkan, kuota yang diberikan hanya sebesar 1 persen dari total kebutuhan sebanyak 4.500 pegawai, yaitu sebanyak 45 orang pegawai.
Jatah untuk Kabupaten Malang itu, terhitung lebih sedikit dibandingkan yang diberikan pusat ke Kota Malang. Dari kebutuhan sebanyak 1.136 orang, malah dijatah sebanyak 79 orang.
BACA JUGA: PDI Perjuangan Serahkan Statemen Rano ke Megawati
Sedangkan, kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Malang mencapai 4.500 orang. Hal itu sebagaimana hasil analisis jabatan dan beban kerja di lingkungan Pemkab Malang.
”Pemerintah pusat sebenarnya sudah mengetahui. Hasil analisis jabatan dan beban kerja juga sudah kami sampaikan. Tapi jatah yang diberikan masih tetap sedikit,” kata Bupati Malang Rendra Kresna, seperti dilansir Radar Malang (JPNN Grup), Sabtu (12/7).
BACA JUGA: Makin Sulit Cetak Sawah Baru di Tenggarong
Meski jatah yang diterima masih sedikit, pihaknya tetap menerima pemberian kuota tersebut. Tentunya dengan harapan supaya ada penambahan kuota pada tahap berikutnya. Sehingga problem kekurangan pegawai yang membayang-bayangi sejumlah SKPD (satuan kerja pernakgat daerah) bisa teratasi.
Rendra menyebutkan adanya kekurangan pegawai itu, tersebar di sejumlah SKPD. Yang paling menonjol adalah dinas pendidikan dengan tenaga gurunya, dan dinas kesehatan dengan tenaga bidang kesehatan.
BACA JUGA: Pilu Ramadan, Ibu Hamil Tewas Saat Bawa Makanan ke Panti Asuhan
Lalu, dinas pengairan dengan petugas jaga air maupun petugas lainnya, serta dinas peternakan dan kesehatan hewan dengan para penyuluhnya.
Di dinas pendidikan, kekurangan pegawai itu pada sejumlah lembaga pendidikan di tingkat sekolah dasar maupun tingkat menengah.
Idealnya, dalam satu lembaga pendidikan, terdapat 7 orang PNS. Namun, kenyataannya kebanyakan hanya dipenuhi 2 sampai 3 orang PNS. Tak jarang hanya 1 orang PNS yang menjabat sebagai kepala sekolah.
”Kekurangan guru PNS itu, dipenuhi oleh para GTT (guru tidak tetap),” kata Rendra yang juga ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Malang ini.
Rendra mengakui dengan bertambahnya jumlah pegawai juga bakal menambah beban biaya tak langsung atau untuk pembayaran gaji pegawai. Namun, hal itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa diabaikan.
Begitu halnya pada pemenuhan kebutuhan pegawai juga merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dengan segera. (yak/lid)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Promosikan Kreasi Warga Dolly Bikin Bazar Ramadan
Redaktur : Tim Redaksi