JAKARTA -- Kalangan akademisi dan pakar administrasi negara mendukung dan mengapresiasi upaya pemerintah yang telah berhasil menyusun grand design reformasi birokrasi 2010-2025Secara umum mereka menekankan bahwa reformasi birokrasi setidaknya harus diarahkan pada tiga hal, yakni kelembagaan, sistem atau tatalaksana dan SDM aparatur.
Para pakar tersebut diundang oleh Deputi Program dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), Ismail Mohamad untuk memberikan masukan pada grand design reformasi birokrasi yang telah disusun Kementerian PAN dan RB
BACA JUGA: Kirim 1.320 Dai ke Lokasi Transmigrasi
Mereka antara lain mantan Rektor UGM Sofyan Effendy, guru besar Fisip UGM Miftah Toha, Guru Besar Administrasi Negara UI Eko Prasojo, Priyono, mantan Kepala LAN Soenarno, Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno, dan Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance Mas Achmad Daniri.
Dalam kesempatan itu, Sofyan Effendy antara lain mengatakan, masalah paling besar yang dihadapi birokrasi Indonesia adalah manajemen kepegawaian
BACA JUGA: Ancam Cabut Izin Operasi
’’Supaya memungkinkan jenjang karir PNS terjamin dan tidak ditentukan oleh kemauan politik dari pimpinan,’’ kata Sofyan.Sementara itu, Miftah Toha menilai perlu adanya trigger power dalam grand design reformasi birokrasi, yakni perubahan sistem politik, masalah krisis ekonomi yang perlu disikapi dengan penghematan anggaran serta paradigma sistem pemerintahan
BACA JUGA: Kuliahkan Tiga Dokter Palestina
Setiap unsur menjalankan peran masing-masing, sehingga dapat menghasilkan alunan nada harmonis.Terkait manajemen SDM, mantan Kepala LAN Soenarno menyoroti masalah rekrutmen PNS dan penempatan pegawai yang umumnya belum sesuai kompetensi.
Eko Prasojo mengatakan, perlunya agenda setting dalam road map perlu adanya penekanan tahapan program prioritas satu tahunan dan lima tahunan’’Jadi, reformasi birokrasi ini tidak putus dalam satu periode saja,’’ terang dia
Miftah menambahkan, karena reformasi birokrasi ini sebenarnya sudah terlambat, ketiganya yakni kelembagaan, sistem maupun SDM harus ditangani secara serentakUntuk itu, bisa saja masing-masing diproritaskan pada dua itemUntuk SDM, misalnya dalam hal rekrutmen dan penempatan jabatanUntuk tatalaksana, ditekankan pada prosedurnya, sedangkan di bidang kelembagaan diprioritaskan pada kelembagaan pemerintah pusat dulu(art)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Susno Sebut Sjahril Djohan Koneksi Mantan Wakapolri
Redaktur : Tim Redaksi