jpnn.com - JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya (Golkar) Akbar Tandjung mengambil inisiatif untuk bisa menyelesaikan dualisme yang terjadi di tubuh partainya. Salah seorang tokoh sentral Partai Golkar itu bersama sejumlah anggota dewan pertimbangan merekomendasikan dua kubu agar melaksanakan musyawarah nasional ketiga, yang menjadi proses rekonsiliasi menjadi satu.
”Jalan terbaik dari penyelesaian ini adalah islah atau rekonsiliasi. Islah yang kami maksud adalah pelaksanaan munas bersama atau munas yang diatur sebagaimana AD/ART Partai Golkar,” kata Akbar dalam keterangan pers di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Rabu (14/1). Akbar didampingi sejumlah tokoh senior Partai Golkar dan anggota wantim hasil Munas Golkar Riau 2009 seperti Budi Harsono, Sri Rejeki Sumaryoto, Aisah Baedhowi, dan Ibrahim Ambong.
BACA JUGA: Terpilih Tahun Ini Berpeluang Baru Ditetapkan 14 Mei 2016
Akbar menyatakan, sebagai penyelesaian konflik, dua kubu Partai Golkar memang sudah membentuk tim perunding. Selama prosesnya, para juru runding sudah bertemu dua kali untuk menyelesaikan kemelut yang ada.
Akbar menilai, tidak ada perkembangan berarti dari pertemuan mereka. ”Sampai hari ini kami belum melihat tanda-tanda ke arah penyelesaian,” ujar mantan ketua umum Partai Golkar itu.
BACA JUGA: Baru 104 Daerah Laporkan Kesiapan Pembiayaan Pilkada 2015
Justru perseteruan dua kubu tampak tetap tajam. Indikasinya adalah kedua pihak sama-sama sudah mengajukan gugatan hukum ke pengadilan. Menurut Akbar, proses pengadilan bukanlah solusi yang tepat untuk mempersatukan kembali Partai Golkar.
”Walau disadari pengadilan akan menghasilkan keputusan, namun perlu juga disadari kalau konflik itu tidak semata-mata persoalan hukum. Ada muatan politik yang sangat tinggi, yang berpotensi memecah belah Partai Golkar,” ujarnya.
BACA JUGA: Tadi Malam Bertemu Megawati, Hari Ini Paloh Temui Jokowi
Proses hukum, lanjut Akbar, juga tidak efektif. Sebab, kedua kubu selama beberapa bulan akan bertarung di meja hijau saling memperebutkan kekuasaan. ”Tidak akan selesai dalam waktu cepat. Padahal, pilkada serentak prosesnya sudah dimulai dua bulan ke depan,” ujarnya.
Akbar meminta para kader yang merasa terpanggil meneruskan pengabdian kepada Partai Golkar untuk bisa mengajukan diri sebagai calon ketua umum dalam munas bersama. Akbar meminta kedua pihak untuk bisa memberikan respons positif terhadap gagasan yang diajukan wantim. ”Respons bisa disampaikan langsung ke sini atau kepada Saudara Letjen Purnawirawan Budi Harsono,” kata Akbar. (bay/c10/fat)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Harga BBM, Mantan Senator Ingatkan Pemerintah dan DPR Taati Konstitusi
Redaktur : Tim Redaksi