jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung menyatakan sikap politik Partai Golkar untuk berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP) sudah final dan itu akan diperankan Golkar secara optimal dalam lima tahun ke depan.
"Golkar akan menjalankan fungsi partai terutama di DPR, misalnya dalam pembahasan APBN dan penetapan UU, menjalankan fungsi pengawasan lima tahun ke depan, dalam rangka memperkuat sistem check and balance," kata Akbar Tandjung, saat dihubungi wartawan, Rabu (27/8).
BACA JUGA: Busyro Muqoddas Belum Putuskan Ikut Seleksi Pimpinan KPK
Dikatakan Akbar, keputusan untuk berada di luar pemerintahan agar Golkar memiliki pengalaman berada di luar pemerintah. Hal ini, kata politisi senior itu, agar Golkar tidak terus dikesankan hanya bisa efektif berada dalam pemerintah.
"Pernyataan yang mendorong agar Golkar kembali masuk pemerintahan Jokowi-JK agar Golkar efektif dan demi kemajuan Golkar sebenarnya tidak benar. Tidak ada data dan fungsi signifikan keberadaan kami di pemerintahan membuat partai kami menjadi maju. Partai akan semakin dewasa jika memiliki pengalaman sebagai oposisi. Kalau terus-terusan di pemerintahan di sebuah negara demokrasi, justru akan merugikan partai itu sendiri," tegasnya.
BACA JUGA: Fahri Hamzah : Dua Kubu Jangan Saling Menggoda
Dia contohkan, ketika JK menjadi wapres pada tahun 2004 bersama SBY, JK terbukti tidak mampu membawa Golkar untuk menang. Malah menurutnya suara Golkar yang tadinya pemenang, malah turun.
"Di Pileg 2004 kursi Golkar di DPR, 128 dan setelah dipimpin JK dan Golkar ikut pemilu 2009, suara Golkar malah turun menjadi 106 , hilang 22 kursi," ungkapnya.
BACA JUGA: Pastikan SBY tak Ingkari Janji, Demokrat Jadi Oposisi
Saat Aburizal Bakrie menjadi ketua umum, Golkar pun menurutnya boleh dikatakan bagian dari pemerintah dan ikut dalam Setgab. Suara Golkar juga tidak naik dan bahkan turun lagi menjadi tinggal 91 kursi. Jadi kata Akbar, ini bukti bahwa tidak ada jaminan suara Golkar akan naik jika berada dalam pemerintahan.
"Selama di pemerintahan, suara Golkar turun terus. Oleh karena itu saya mengatakan ada baiknya bagi Golkar menggali pengalaman di luar pemerintahan di periode ini supaya Golkar semakin matang dalam berpolitik yang akan menjadi modal bagi Golkar dalam menghadapi agenda politik ke depan sehingga institusi Golkar dan kelembagaannya semakin teruji dan semaki matang dan akan meraih kemenangan di pemilu 2019," tegasnya.
Dengan fakta itu, ujar mantan Ketua DPR itu, Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie sepakat untuk berada di luar pemerintahan dan tidak akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK.
Keputusan untuk berada diluar pemerintahan pun menurut Akbar dibuat secara sadar dan itu bagus untuk sistem politik di Indonesia agar ada kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.
Menyikapi kencangnya bujuk rayu dari pihak Jokowi-JK kepada beberapa partai KMP, Akbar menegaskan bahwa KMP memiliki tekad selama lima tahun untuk saling membantu menciptkan soliditas di masing-masing organisasi dan partai.
"Oleh karena itu, kunci untuk terus mempertahankan koalisi ini agar para tokoh-tokoh partai bisa sering ketemu dan berdiskusi berbagai isu politik, supaya koalisi ini bisa tetap berjalan dan solid serta efektif dalam menjanlankan fungsinya," saran mantan Ketua Umum Golkar itu.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tim Transisi Jokowi Godok Ide Pemecahan Kemendikbud
Redaktur : Tim Redaksi