jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya, Akbar Tandjung mengkritik kepemimpinan Setya Novanto di partai berlambang beringin itu.
Menurut Akbar, memang Novanto sudah mencoba beberapa langkah konsolidasi ke daerah seperti yang pernah dilakukannya saat memimpin PG pada 1998-2004. Namun Akbar tidak melihat komunikasi yang dilakukan Novanto lewat konsolidasi ke daerah itu memengaruhi kenaikan elektabilitas partai.
BACA JUGA: Golkar Kebut Rekrutmen Bacaleg demi Jokowi
"Saya tidak melihat komunikasinya itu memengaruhi soliditas partai, memengaruhi konsolidasi partai. Ternyata tidak, tentu ini ada sesuatu," kata Akbar saat diskusi "Refleksi Satu Tahun Golkar Kepemimpinan Setya Novanto" di Jakarta, Minggu (21/5).
Menurut Akbar, sampai saat ini Dewan Kehormatan maupun Dewan Pembina, Dewan Pakar Golkar belum mendapatkan hasil rekomendasi musyawarah nasional PG pada 2016 lalu. "Produk munas itu belum banyak diketahui kader termasuk kami," katanya.
BACA JUGA: Para Istri Politikus Golkar Peringati Harkitnas dengan Baksos
Artinya, lanjut Akbar, konsolidasi partai belum berjalan. Padahal, kata dia, putusan munas 2016 itu menjadi acuan partai untuk menetapkan peraturan dan kebijakan oragnisasi. "Tapi nyatanya ini juga belum ada," katanya.
Persoalan lain yang disoroti Akbar adalah, masih banyaknya Ketua DPD tingkat I Golkar itu merupakan pelaksana tugas dari DPP PG.
BACA JUGA: Alangkah Senangnya Deisti Novanto Bisa Baksos di Kampung Leluhur
"Masalah ini juga belum terkonsolidasi dengan baik. Mekanisme organisasi belum berjalan baik," kata mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu.
Yang tak luput menjadi sorotan adalah disebut-sebutnya nama Novanto dalam kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik. Bahkan, saat ini Novanto masih dalam status dicegah bepergian ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi atas perintah KPK.
"Ini tentu akan memengaruhi partai. Mudah-mudahan saja tidak terjadi sesuatu kepada Setya Novanto," kata mantan ketua umum PG itu.
Kalau tidak terjadi apa-apa pada Novanto, kata Akbar, maka momentum sekarang bisa digunakan untuk memperkuat Golkar ke depan. Terutama menghadapi pilkada serentak 2018 dan pemilihan umum serentak 2019 nanti.
Sebab, lanjut Akbar, saat ini elektabilitas partai beringin mengalami kecenderungan menurun. Akbar tidak ingin, ke depan Golkar tidak bisa lagi pada posisi teratas. "Kalau terjadi penurunan bisa menjadi bahaya bagi Golkar ke depan," katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Narogong Catut Orang Dekat Setnov Agar Dapat Besar di Proyek E-KTP
Redaktur & Reporter : Boy