jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menyarankan digelarnya munas rekonsiliasi untuk menyelesaikan kisruh dua kubu di partainya. Menurutnya jalan itu lebih baik karena saat ini Kementerian Hukum dan HAM belum memberikan keputusan kepengurusan partai yang sah.
"Islah munas ada rekonsiliasi. Karena Munasnya ada di antara dua munas yang resmi, bisa disebut munas luar biasa. Di situ nanti bertemu pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan Golkar ke depan dan akan diperoleh kepemimpinan baru. Kepemimpinan yang definitif," ujar Akbar di Jakarta Pusat, Sabtu (14/3).
BACA JUGA: PKS Ingatkan Menkumham Jangan Intervensi Parpol
Selain itu, kata dia, sebaiknya, munas dilakukan pada Oktober tahun ini. Sehingaga tidak perlu sampai menunggu Munas tahun 2016 nanti. Jika berlarut-larut, kata Akbar, Golkar tidak akan bisa ikut pilkada dengan kondisi partai yang belum kondusif.
"Kira-kira awal bulan Juni tahapan pilkada sudah dimulai. Sebelum Juni kan harus konsolidasi. Golkar, paling tidak April sudah konsolidasi sehingga punya waktu dua bulan untuk menyiapkan calon kepala daerah," tandas Akbar. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Perempuan Ini Kaget Nama dan Alamatnya Muncul Disebut Bergabung ISIS
BACA JUGA: DPR Bakal Ributkan Proyek Hanggar Roboh di Bandara Hasanuddin
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejagung Tangkap Mantan Ketua DPRD
Redaktur : Tim Redaksi