Akhir 2018, Tol Trans-Jawa tak Hanya Sampai Surabaya

Minggu, 08 Oktober 2017 – 16:07 WIB
Pembangunan jalan tol. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla menggeber pembangunan infrastruktur.

Total ada 245 proyek strategis nasional (PSN) sampai 2019. Beberapa sudah jadi dan meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.

BACA JUGA: Jokowi: di Bawah Gampang, di Atas Sulit

Harapan Madura memiliki bandara akhirnya terwujud. Per 27 September lalu, di Pulau Garam beroperasi Bandara Trunojoyo di Sumenep.

Kalau menggunakan jalan darat, dibutuhkan waktu lima jam untuk sampai di Sumenep dari Surabaya.

BACA JUGA: Presiden Hadiri Hari Perdamaian Internasional di Sumenep

Namun, dengan naik pesawat dari Bandara Juanda, ke kabupaten paling timur di Madura itu hanya butuh 35 menit!

Bandara Trunojoyo adalah 1 di antara 26 bandara baru yang diselesaikan dalam pemerintahan Jokowi-JK.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Ajak Santri Aktif Jaga Perdamaian

Jika tol laut sangat mendukung distribusi barang, bandara-bandara baru itu memegang peran kunci dalam lalu lintas manusia.

Kengototan pemerintah dalam membangun infrastruktur memang semakin dirasakan masyarakat. Pada arus mudik dan balik Idul Fitri 2017, tidak ada lagi cerita kemacetan parah seperti tragedi Brexit (exit toll Brebes Timur) tahun lalu. Ruas-ruas tol trans-Jawa sudah nyambung meski masih fungsional.

Tahun depan semua ruas tol fungsional beroperasi penuh. Dari Merak sampai Surabaya akan terhubung dengan tol sepenuhnya.

Indonesia mulai memiliki jalan tol pada 1988, yakni ruas Jakarta–Cikampek sepanjang 71 kilometer. Setelah itu, perkembangannya sangat lambat.

Sepuluh tahun sejak ruas tol pertama resmi beroperasi, ruas tol kedua (Palimanan–Kanci sepanjang 26 kilometer) baru diresmikan. Sampai 2014, tol trans-Jawa hanya 171 km.

Namun, kini jumlah ruas tol di Jawa naik signifikan, sudah mencapai 570 km. Kalau dijumlah dengan tol di luar Pulau Jawa, panjangnya sudah mencapai 780 km.

Tidak berlebihan jika kemudian pemerintah menargetkan bisa membangun 1.800 km tol sampai 2019.

”Di era pemerintah sekarang, hal-hal yang menjadi penghambat dibuat jadi lebih mudah,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry T.Z.

”Pengadaan tanah misalnya. Dipermudah dengan adanya aturan baru tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum,” lanjutnya.

Proyek tol trans-Jawa menjadi proyek dengan progres paling cepat. Ditargetkan, Merak hingga Banyuwangi tersambung dengan tol sepenuhnya pada akhir 2019.

Herry menjelaskan, pekerjaan ruas tol trans-Jawa yang rencananya dioperasikan pada 2019 sudah masuk tahap lelang.

”Saat ini kami juga sedang melakukan penlok (penetapan lokasi, Red). Nanti jika sudah ada, bisa langsung jalan. Karena ini merupakan PSN, pengadaan tanahnya bisa ditalangi oleh LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara, Red),” jelas Herry.

Untuk tahun ini, lanjut Herry, ada sepuluh ruas tol trans-Jawa yang mulai beroperasi. Salah satunya Semarang–Solo seksi III (Bawen–Salatiga) yang baru saja diresmikan.

Ruas tol trans-Jawa lainnya yang juga akan beroperasi adalah Kertosono–Mojokerto seksi II dan IV serta Surabaya–Mojokerto seksi I-B–III (Sepanjang–Krian). Dengan beroperasinya dua ruas tol itu, Kertosono–Surabaya sudah bisa tersambung tol.

Pada 2018, lanjut Herry, ruas-ruas tol di pantura tersambung sepenuhnya. Begitu juga dengan ruas tol ke arah timur sampai Probolinggo.

”Sampai akhir 2018 nanti, tol trans-Jawa sudah bisa tersambung tidak hanya sampai Surabaya. Tetapi sampai Probolinggo,” terangnya.

Pada 2018, pemerintah menargetkan penambahan 766,3 kilometer jalan tol baru. Dengan begitu, di akhir 2018, panjang tol yang sudah beroperasi mencapai 1.321,5 kilometer.

Pada 2019, Herry memasang taget sepanjang 533,1 kilometer tol yang baru akan beroperasi. Dengan begitu, panjang jalan tol yang beroperasi hingga 2019 mencapai 1.854,6 kilometer.

Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan memang mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur.

Pengaruh utamanya, selain menunjang mobilitas masyarakat, juga berdampak terhadap biaya logistik. ’’Kalau akses semakin baik, biaya logistik juga bisa lebih efisien,’’ terang Jokowi.

Dia mengingatkan, saat ini biaya logistik Indonesia mencapai 2–2,5 kali lipat biaya logistik di Malaysia dan Singapura.

Pemerintah sedang mengupayakan berbagai cara agar biaya logistik bisa turun. Salah satu caranya adalah mempermudah akses logistik ke seluruh daerah.

Di sisi lain, pemerintah sedang mengejar penurunan backlog rumah yang saat ini mencapai 11,4 juta. Program pembangunan sejuta rumah per tahun harus dikebut.

Hingga akhir September lalu, jumlah rumah yang diselesaikan mencapai 623.344 unit. Hingga akhir tahun ini, diproyeksikan jumlah rumah baru yang selesai dibangun melebihi capaian 2016 sebanyak 815 ribu rumah.

Subsidi perumahan diperbesar setiap tahun. Sasaran utamanya adalah perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Di sejumlah lokasi perumahan baru, mereka cukup mencicil kurang dari Rp 1 juta per bulan karena harga rumah kurang dari Rp 150 juta.

Selesai Dibangun 33 Bendungan Baru

Pada saat bersamaan, pengerjaan sejumlah bendungan dikebut. Itu menjadi jawaban persoalan kekeringan yang datang setiap tahun.

Hingga 2019, Indonesia akan memiliki 49 waduk baru. Beberapa di antaranya berukuran raksasa yang mampu menampung lebih dari 100 juta meter kubik air.

Hingga saat ini, sudah 33 waduk yang selesai dibangun Kementerian PU. Pengerjaan selebihnya dicicil selama dua tahun ke depan.

Rabu (4/10) Jokowi mengunjungi pembangunan Waduk Karian, Kabupaten Lebak, Banten. Rencana pembangunan waduk terbesar ketiga di Indonesia itu sebenarnya sudah ada pada 1980.

Namun, waduk baru benar-benar dibangun tiga tahun terakhir. Ditargetkan, bendungan itu akan selesai pada 2019.

Selain waduk, jumlah embung juga diperbanyak. Embung dibangun untuk level desa ataupun kecamatan lantaran ukurannya yang kecil.

Meski rata-rata digunakan untuk irigasi, embung tersebut bisa berguna sebagai cadangan air saat musim kering.

Jokowi menambahkan, salah satu alasan banyaknya proyek yang digeber adalah harga lahan. Setiap tahun harga tanah dipastikan meningkat.

’’Kalau kita tunda-tunda, nanti harga tanah semakin mahal, biaya pembebasan lahan juga ikut mahal,’’ tambahnya.

Karena itu, berbagai cara dilakukan agar proyek-proyek utama bisa segera dimulai. Minimal, lahannya dibebaskan terlebih dahulu. (and/byu/c10/ang)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pernyataan Presiden tak Bikin Kendor Upaya Pembentukan DOB


Redaktur & Reporter : Soetomo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler