jpnn.com, TANJUNG SELOR - Upaya mewujudkan terbentuknya daerah otonom baru Kota Tanjung Selor tidak kendor meski Presiden Jokowi saat berkunjung ke Kaltara menyatakan moratorium DOB masih berlaku.
Ketua Presidium Pembentukan DOB Kota Tanjung Selor Achmad Djufrie kepada Bulungan Post (Jawa Pos Group), Sabtu (7/10), menegaskan, usulan pembentukan DOB harus terus disuarakan.
BACA JUGA: Masak Kepiting untuk Jokowi Dilarang Pakai Bawang Putih
Termasuk dari pemerintah daerah harus melobi DPR. Bahkan, kata dia, presiden harus didesak secara politik.
“Jadi, kalau masalah politik, penyelesaiannya secara politik juga,” ujarnya.
BACA JUGA: Politikus PKS Curiga Ada Skenario Jokowi-Gatot
Dia kembali menegaskan bahwa Tanjung Selor merupakan ibu kota provinsi, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
“Masa ibu kota provinsi statusnya masih kecamatan,” imbuhnya.
BACA JUGA: Rini Nekat Naik Panggung Demi Menyalami Jokowi
Karena itu, dia berharap agar diberikan pengecualian untuk Tanjung Selor. Apalagi, telah diatur oleh undang-undang. “Itulah bedanya DOB Tanjung Selor dengan DOB di daerah lainnya,” tambahnya.
Kota Tanjung Selor, lanjutnya, juga sudah memiliki infrastruktur yang cukup memadai. Sebagai contoh, gedung perkantoran sudah ada, tinggal menempati saja.
Meski, harus berkoordinasi lagi dengan pihak Pemkab Bulungan sebagai kabupaten induk.
Sementara itu, Ketua Presidium DOB Kota Sebatik Herman, mengaku tetap optimistis. Namun dia juga berharap Presiden Jokowi bisa segera mencabut kebijakan moratorium pembentukan DOB, khususnya untuk daerah perbatasan.
“Karena itu harapan kami di perbatasan, kami sangat mengharapkan (pemekaran, Red) itu,” ujar saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Herman menyatakan DOB Kota Sebatik sudah diusulkan sejak 12 tahun silam, tepatnya 2005. Adapun tiga hal yang menurutnya menjadi pertimbangan kenapa masyarakat berharap segera dimekarkan.
Yakni, untuk mengimbangi perkembangan pembangunan di negara tetangga, Malaysia. Terutama pembangunan infrastruktur. Selain itu, menyangkut pertahanan dan keamanan negara.
Menurutnya, jika Sebatik tidak dimekarkan, pertahanan Indonesia tidak bisa meksimal. “Yang ketiga soal ekonomi. Dengan adanya pemekaran, ekonomi masyarakat akan meningkat. Selain itu, terus terang banyak investor yang melirik Sebatik, tapi dari pemerintah daerah belum bisa memberikan keputusan,” ungkapnya.
Herman mengaku proposal usulan DOB Kota Sebatik sudah diserahkannya langsung kepada Presiden saat mengunjungi Pulau Sebatik, beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan itu, Herman mengatakan, meminta segera ada pemekaran karena merupakan harapan masyarakat Sebatik.
“Saya yakin pemekaran yang bisa mengubah wajah perbatasan. Namun, kalau (moratorium, Red) DOB tidak dibuka, daerah otoritas juga kami siap terima. Tapi keinginan kami tetap agar DOB Kota Sebatik diwujudkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan moratorium masih belum dicabut. Artinya, meski usulan dan desakan terus mengalir ke pemerintah pusat, 5 usulan DOB dari Kaltara: Kota Tanjung Selor, Kota Sebatik, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apau Kayan dan Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya) belum bisa terealisasi dalam waktu dekat.
“Supaya semua tahu. Sampai saat ini (pembentukan DOB, Red) kami masih moratorium. Tapi, usulan dari semua daerah sudah ditampung, sudah saya perintahkan untuk ditampung dulu, karena ini menyangkut APBN. Mau tidak mau, kalau ada DOB, suplai anggaran dari pusat,” ujar Presiden Jokowi di sela-sela lawatan ke Tanjung Selor, Jumat (6/10).
Jokowi mengaku hingga tahun ini sudah ada total 276 usulan DOB dari seluruh daerah. “Banyak sekali. Sekali satu diberi, yang lain pasti ngejar-ngejar minta juga. Semua masih dihitung kemungkinan-kemungkinannya dari APBN dan mempertimbangkan daerah itu bisa membiayai dirinya sendiri,” timpalnya. (rus/fen)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Jokowi: Saya Mau Mandi Dulu
Redaktur & Reporter : Soetomo