jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPR RI Ade Komarudin sudah memperlihatkan sikap penolakan terhadap rencana pemecatan terhadap sejuta pegawai negeri sipil (PNS) dalam rangka efisiensi anggaran.
Akom, sapaan Ade Komarudin itu, mengingatkan pemerintah jangan gegabah dan mengambil keputusan tanpa didasari kajian yang baik dari segi manfaat dan mudhoratnya.
BACA JUGA: Banding Ditolak, OCK Maju ke MA
Bila kebijakan itu diberlakukan, Akom mengibaratkan tak ubahnya seperti penggusuran terhadap rakyat miskin yang melanggar tata ruang, tapi penertibannya dilakukan tanpa memberikan solusi yang membuat mereka mendapat tempat layak.
Begitu juga PNS. Kalau memang akan diberlakukan rasionalisasi, mereka juga punya hak mendapat solusi dan tidak lantas menjadi pengangguran. Karenanya ia mendorong pemerintah menempuh kebijakan solutif.
BACA JUGA: KemenPAN-RB: Rasionalisasi PNS Bukan Pemecatan
“Kita paham harus lakukan efisiensi, tapi rakyat juga harus dilindungi. Negara ini didirikan oleh founding father untuk melindungi rakyat dan mensejahterakan rakyat, bukan menyakiti rakyat,” tegas Akom di Pessroom DPR, Jumat (3/6).
Soal apakah PNS yang akan dirasionalisasi memenuhi kriteria berkinerja rendah, Akom tidak sertamerta setuju. Ia meminta sebelum kebijakan tersebut dikaji dulu secara mendalam dan tidak gegabah karena menyangkut hak kerja warga negara.
BACA JUGA: Di Demo, Kejagung Janji Kembalikan Berkas Novel Baswedan
“Kita menyetujui semua langkah terhadap efisiensi anggaran, pasti kita dukung. Tapi kita juga tidak boleh melabrak begitu saja rambu-rambu kemanusiaan, hak hidup, hak bekerja bagi warga negara kita,” kata Akom.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Golkar Dukung Ahok, Ini Kata Akom
Redaktur : Tim Redaksi