Akom: PDLT Itu Sudah Anggaran Dasar, Ngerti dong..

Kamis, 28 April 2016 – 12:06 WIB
Ade Komarudin. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Bakal calon ketua umum Golkar, Ade Komarudin tidak mau berpolemik soal kriteria PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela) bagi seorang bacalon. Menurutnya, itu sudah merupakan aturan dasar di partainya.

Hal ini disampaikan Akom, panggilannya, di Gedung DPR, Kamis (28/4). "Itu kan memang anggaran dasar," tegasnya.

BACA JUGA: Anak Mantan Menteri Digarap KPK dalam Kasus Suap

Diketahui bahwa kriteria PDLT, terutama tidak tercela bagi seorang kandidat masih menjadi perdebatan bagi panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar 2016. Sebab, belum ada tolak ukur yang jelas dalam aturannya.

Akom sendiri tidak mau memerinci seperti apa kriteria tidak tercela. "Kalian juga ngerti dong," ujar Ketua DPR itu.

BACA JUGA: Belum Pernah Biaya Munas Golkar Dibebankan ke Caketum

Sebelumnya, politikus Golkar Ridwan Bae menyebutkan tolak ukur tidak tercela harus dilihat dari aspek hukum. Misalnya, seseorang tersebut tidak pernah terseret kasus hukum atau dipenjara.

Sementara Bendahara Umum DPP Golkar, Bambang Soesatyo, menyebutkan AD/ART partai menyebutkan seorang caketum selain calon harus aktif minimal 5 tahun di kepengurusan, juga memenuhi syarat PDLT.

BACA JUGA: YUK, BERINVESTASI SBR002 di BCA

"Syarat PDLT itu penting dan sangat mendasar karena tercantum dalam AD/ART. Dibandingkan syarat lain yang ditambah-tambahkan panitia seperti LHKPN, bukti setor pajak (SPT), setoran sumbangan wajib yang jumlahnya fantastis itu, dan lain-lain," pungkasnya.

Karena itu, aturan ini akan dibahas dalam rapat pleno persiapan Munaslub. Hanya saja, politikus yang akrab disapa Bamsoet, mengkritik komite etik partai beringin yang bermaksud melibatkan KPK dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam proses seleksi Caketum.

"Ini juga berlebihan. Kenapa tidak sekalian saja melibatkan Densus 88 Anti Teror dan BNN. Siapa tahu ada caketum yang menjadi jejaring teroris dan bandar narkoba," selorohnya.

Padahal, menurut dia tolak ukur untuk menyaring caketum sangat mudah. Bisa dengan ketetapan hukum atau opini publik. (fat/jpnn) 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Panglima TNI: Pemukiman di Sini Atas Perintah Presiden


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler