JPNN.com

Aksi Indonesia Gelap Dinilai Tidak Berdasar, Anggaran Pendidikan Hingga Honorer Aman

Selasa, 18 Februari 2025 – 15:33 WIB
Aksi Indonesia Gelap Dinilai Tidak Berdasar, Anggaran Pendidikan Hingga Honorer Aman - JPNN.com
Soal anggaran pendidikan dan honorer. Ilustrasi: ANTARA FOTO/ Nova Wahyudi

jpnn.com, JAKARTA - Ajakan aksi ‘Indonesia Gelap’ dinilai tidak berdasar dan hanya berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Pasalnya, situasi nasional saat ini tetap stabil dan terkendali.

Pemerintah pun terus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu menjaga kesejahteraan masyarakat. 

BACA JUGA: Soal Indonesia Gelap, Wakil Ketua DPR: Sah Saja, Itu Bagian Aspirasi

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak ada pemotongan biaya operasional perguruan tinggi, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, maupun beasiswa.

Presiden, imbuh Hasan Nasbi, juga telah menginstruksikan bahwa kebijakan pemotongan anggaran pendidikan tidak boleh dilakukan.

BACA JUGA: Mahasiswa Tolak Potongan Anggaran Pendidikan hingga RUU Kejaksaan, Polri & TNI

"Beliau sampaikan juga kepada teman-teman yang dari kampus bahwa presiden tegas sekali, biaya operasional perguruan tinggi, KIP Kuliah, dan beasiswa sama sekali enggak boleh dikurangi," ujar Hasan dalam pernyataannya dikutip Selasa (18/2).

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer di kementerian dan lembaga. 

BACA JUGA: Honorer Tak Lulus PPPK 2024 Diangkat jadi ASN Paruh Waktu, Kawal di Pemda

Dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, ia menegaskan bahwa tidak ada tenaga honorer yang mengalami PHK akibat kebijakan tersebut. 

"Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian/lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer," ujarnya.

Selain itu, kondisi ekonomi nasional tetap stabil dengan inflasi yang terkendali dalam rentang 1,5% hingga 3,5%. 

Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik (BPS) Nunukan, Ramadhan Wafid Mustafa, menyebutkan bahwa inflasi dalam rentang tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat. 

"Jadi yang memengaruhi daya beli itu jika inflasinya tidak terkendali misalnya di bawah 1,5 atau di atas 3,5 seperti itu," jelasnya.

Dengan kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah yang berjalan dengan baik, aksi ‘Indonesia Gelap’ hanya berpotensi menciptakan keresahan. 

Masyarakat diimbau untuk tidak terprovokasi dan tetap beraktivitas seperti biasa, mengingat pusat perbelanjaan, konser musik, serta kegiatan ekonomi lainnya tetap berjalan dengan normal. (esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Guru Honorer di Bengkulu Jadi Tersangka Penganiayaan Murid SD


Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Mesyia Muhammad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler