jpnn.com, SAMARINDA - Aksi penolakan terhadap praktik dinasti politik buntut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terus berlanjut.
Kali ini, sejumlah massa dari mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil menggelar aksi di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Jum’at, (22/13).
BACA JUGA: Mimbar Demokrasi Mahasiswa Jambi: Lawan Dinasti dan Pelanggar HAM!
Koordinator lapangsan BEM Seka Wilayah Kaltim, Muhammad mengatakan aksi itu sebagai komitmen pemuda dan mahasiswa untuk tetap menjaga serta merawat demokrasi yang dibegal oleh para rezim dan oligarki.
“Terbukti dengan terjadinya putusan MK yang sewenang-wenang kami lihat sidangnya kemarin, itu banyak sekali suasana-suasana kebatinan yang diungkapkan,” kata dia dalam siaran persnya, Sabtu (23/11).
BACA JUGA: Aksi Mimbar Demokrasi Menolak Politik Dinasti Mendekati Kawasan IKN
Dia pun menyinggubg bagaimana bisa gugatan yang sebelumnya ditolak. Lalu masuk gugatan baru pada 13 September dan langsung diterima.
“Ini terlihat ada kepentingan sekelompok orang untuk merusak demokrasi dengan melawati Mahkamah Konstitusi,” kata dia.
BACA JUGA: Mimbar Demokrasi Aliansi Mahasiswa Darussalam Serukan Tolak Politik Dinasti
Dalam aksi itu turut hadir Andi Indrawati selaku akademisi dan dosen di UNTAG '45 Samarinda.
Dia menyampaikan keresahan yang sama seperti peristiwa 1998. Pada saat itu masih menjadi mahasiswa yang melawan rezim orde baru dengan angkatan reformasi memperjuangkan demokrasi di Indonesia.
“Hari ini berbanding terbalik kita sudah merasakan demokrasi, tetapi kita belum menikmati tumbuhnya demokrasi di Indonesia dengan adanya fenomena putuan MK tentang batas umur capres dan cawapres,” kata dia.
Dalam aksi itu juga ada keterwakilan pemuda dari Forum Milenial Nusantara meneriakan dengan lentang dalam orasinya terkait keterwakilan pemuda di kontestasi Pemilu 2024 yaitu Gibran Rakabuming Raka yang bukan representasi anak muda
Gibran disebut sebagai utusan dari Presiden Jokowi serta memakai cara-cara yang mengecewakan pemuda, dan bagaimana kekuasaan kehakiman diperas untuk membenarkan keinginan politik.
Apalagi jika melihat posisi MK sebagai penegak hukum di Pemilu 2024 kondisi ini terbilang sangat mengkhawatirkan.
Dalam aksi tersebut juga turut disampaikan sejumlah tuntuan dari para peserta aksi, yakni:
1. Menolak dengan tegas putusan Mahkamah Konstitutsi Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena telah menggangu rasionalitas publik; inskonsisten secara prinsipil pada putusan-putusan sebelumnya; dan cenderung kental dengan konflik kepentingan keluarga presiden Jokowi.
2. Melawan politik dinasti yang hadir karena pembajakan konstitusi kemarin akan membunuh harapan jutaan pemuda dan anak-anak Indonesia yang bermimpi akan cerahnya masa depan. Politik dinasti adalah ancaman bagi setiap anak-anak miskin yang bermimpi menjadi pemimpin. (cuy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dinasti Nusantara: Ganjar-Mahfud Sosok Bijaksana yang Bawa Indonesia dalam Kemakmuran
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan