jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menduga kembali maraknya aksi sepataris di Papua jelang Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden 2014, sarat dengan muatan politik dan kepentingan pihak tertentu.
Bahkan, serangkaian aksi sipil bersenjata yang belakangan terjadi di Papua, dinilai sebagai pesan dari kelompok separatis untuk pemerintah. Mereka seolah ingin mengatakan atau memberi sinyal bakal terus merongrong pemerintah bila kekuatan mereka tidak mendapatkan perhatian dan tidak diberi peran signifikan dalam pemilu atau pascapemilu nanti.
BACA JUGA: KPU Provinsi Kaltara setelah Pemilu
"Aksi itu juga mengindikasikan bahwa gerakan separatis (Papua) masih menjadi api dalam sekam yang perlu dicermati oleh siapa pun yang memerintah negeri ini," kata Siti Zuhro, Minggu (6/4).
Dikatakan, masalah krusial yang memunculkan gerakan sipil bersenjata di Papua bukan hanya karena masalah politik, tapi berbagai bidang terkait ekonomi, sosial, budaya, serta nilai-nilai lokal yang harus mendapatkan perhatian serius pemerintah.
BACA JUGA: KA Siliwangi Jadi Tumbal Malabar
Papua, kata Siti, memang salah satu daerah dengan Otonomi Khusus (Otsus). Namun, bila Otsus tersebut dinilai tak memuaskan atau "gagal" karena tak memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal, maka perlu ditata ulang pelaksanaannya.
"Otsus perlu dibenahi pelaksanaannya dengan sistem pengawasan dan pendampingan yang memadai. Pengelolaan pemerintahan dan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel penting dilakukan di Papua untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik," jelasnya.
BACA JUGA: Polisi Ditemukan Meninggal di Mobil
Ditambahkan, semakin besar dana APBD maupun APBN diprioritaskan untuk pelayanan publik, maka akan semakin besar pula kemanfaatannya untuk masyarakat lokal Papua. Begitu juga semakin besar dana untuk pembangunan, akan menyebabkan semakin kecil pula peluang untuk korupsi.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buaya Kerap Menampakkan Diri, Anak-anak Tetap Mandi di Kali
Redaktur : Tim Redaksi