jpnn.com, JAKARTA - Puluhan aktivis reformasi 1998 bersama beberapa akademisi dan mahasiswa dari berbagai universitas melaksanakan Mimbar Rakyat dan Silaturahmi Akbar di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (26/4).
Aktivis ‘98 Mustar Bonaventura dan dosen UNJ sekaligus aktivis prodemokrasi Ubedillah Badrun tampak hadir di lokasi.
BACA JUGA: Ganjar-Mahfud akan Bersihkan Indonesia dari KKN
Mustar menyebut kegiatan hari ini menjadi refleksi para aktivis atas pelaksanaan reformasi yang bakal memasuki 26 tahun.
Dia mengatakan para aktivis sepakat reformasi yang dahulu diperjuangkan rakyat dan mahasiswa, sudah jauh dari cita-cita awal selama era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Kepala BPIP Berikan Arahan Kepada Ribuan Mahasiswa UGM, KKN Bentuk Pengabdian
"Hari ini sudah sangat bergeser. Jauh dari nilai-nilai apa yang diperjuangkan," katanya ditemui setelah Mimbar Rakyat dan Silaturahmi Akbar di UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat.
Menurut Mustar, cita-cita reformasi pada 1998 ialah menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sampai mencegah kembalinya Orde Baru.
BACA JUGA: Aktivis 98 Soroti Kisruh Pemilu di Mappi, Papua Selatan
"Hari ini praktik-praktik itu malah kemudian justru dipertontonkan oleh pemerintah dengan sangat vulgar dan tidak tahu malu, sampai kemudian menurut kami itu jauh (dari cita-cita reformasi, red)," kata aktivis Forum Kota (Forkot) dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu.
Mustar mengatakan para aktivis bakal melakukan konsolidasi setelah pemerintah melakukan pengingkaran terhadap cita-cita reformasi pada 1998.
"Maka, kemudian tidak ada pilihan hari ini kami berkumpul datang dari berbagai kota untuk membuat rencana, berkumpul, untuk merencanakan peringatan 26 tahun reformasi pada Mei," ungkapnya.
Sementara itu, Ubedilah menilai acara Mimbar Rakyat dan Silaturahmi Akbar menjadi bentuk kegelisahan rakyat pada kondisi demokrasi yang makin memburuk.
"Kami gelisah dengan keadaan, apalagi kemudian dipertontonkan dengan praktik kekuasan yang mengabaikan konstitusi. Kemudian mengabaikan hal yang di atas konstitusi, yaitu etika dan moral hidup berbangsa dan bernegara," katanya.
Ubed sapaan Ubedilah Badrun menyebut puncak kegelisahan rakyat terhadap kondisi demokrasi ialah setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 90/PUU-XXI/2023.
Putusan itu mengubah ketentuan batas usia capres-cawapres yang membuat putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi kandidat pada pilpres 2024.
"Salah satu puncak penting dari kegelisahan kami ialah ketika putusan MK nomor 90. Itu betul-betul melukai seluruh ilmuwan di bidang tata negara yang perhatian dengan masa depan Republik Indonesia ini," ungkap Ubedilah.
Acara Mimbar Rakyat dan Silaturahmi Akbar di UNJ, Jakarta Timur, pada Jumat (26/4) ini diisi dengan maklumat yang dibacakan bersama para aktivis dan mahasiswa.
Berikut isi Maklumat Aktivis ‘98:
1.Menolak Kembalinya Orde Baru
2.Menolak Politik Dinasti
3.Menolak Pelanggar HAM
4.Menolak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
5.Menolak Dwi -Fungsi TNI-Polri. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Eks Aktivis ‘98 Ajak Mahasiswa Aksi Bersama Melawan Jokowi
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan