jpnn.com, JAKARTA - Muncul usulan agar 7 Juli menjadi hari Bhinneka Tunggal Ika. Usulan disampaikan puluhan aktivis 98 yang menemui Presiden Joko Widodo di Kantor Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/6).
Direktur Eksekutif 98 Institute Sayed Junaidi Rizaldi mengatakan, ada sejumlah masukan yang disampaikan jajarannya kepada orang nomor satu di Indonesia tersebut. Salah satunya menyangkut usulan peringatan hari Bhinneka Tunggal Ika pada setiap 7 Juli.
BACA JUGA: Indonesia Negara Hebat, Berbeda Tetap Harus Dekat
Menurutnya, dari empat pilar bangsa, hanya Bhinneka Tunggal Ika yang belum memiliki hari peringatan. "Kita tahu ada hari lahir Pancasila 1 Juni, sudah ada hari konstitusi. Bahkan hari proklamasi 17 Agustus," ujarnya usai pertemuan.
Selain peringatan hari Bhinneka Tunggal Ika, lanjutnya, pihaknya juga mengusulkan agar sejumlah mahasiswa yang meninggal dalam tragedi Trisakti dan Semanggi bisa diangkat sebagai pahlawan nasional. Yakni Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan dan Hendriawan Sie.
BACA JUGA: Saatnya Pemuda Hayati Pancasila ketimbang Gandrung Komunisme
Menurutnya, para mahasiswa yang gugur merupakan simbol perjuangan yang ditempuh untuk perubahan negara. "Karena bagaimana pun mereka sahabat kita," imbuhnya.
Sayed menambahkan, sejumlah usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam panitia rembuk nasional aktivis 97 pada 7 Juli 2018 mendatang. Acara yang digelar di Monas itu rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi.
BACA JUGA: Obama Kagumi Bhinneka Tunggal Ika, Ini Komentarnya
Dalam rembuk nasional itu, ada sejumlah persoalan lain yang akan didiskusikan. Di antaranta isu intoleransi, radikalisme dan terorisme. Menurutnya, isu tersebut menjadi ancaman bangsa saat ini. Di mana radikalisme yang berujung terror merebak di masyarakat.
“Kita kalau melakukan gerakan radikal, bangsa Indonesia ini unjuk rasa. Bukan pada terror,” imbuhnya. Dia menilai, aksi radikalisme juga mulai terendus mulai berupaya menggeser Pancasila dari dasar negara.
Selain itu, dia juga menilai upaya menumbangkan pemerintahan otoriter guna menciptakan kemajuan bangsa agak tersendat. Salah satu penyebabnya adalah masuknya isu-isu ideologi transnasional yang datang ke Indonesia. “Hari ini keanekaragaman kita sedang terancam. Ini ada di dekat kita,” pungkasnya. (far)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sejumlah Tokoh Muda Dukung Pemerintah Bubarkan Ormas Radikal
Redaktur & Reporter : Soetomo