jpnn.com, JAKARTA - Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Munjin Sulaeman menanggapi kebijakan pemerintah yang menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Sabtu (3/9/2022).
“Kebijakan pemerintah tersebut sangat keliru pada saat ini karena kondisi ekonomi masyarakat Indonesia belum pulih pasca-pandemi Covid-19. Aih-alih pemerintah membantu meringankan beban masyarakat malah menambah beban. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga,” ujar Munjin dalam keterangan tertulis pada Minggu (4/9).
BACA JUGA: Iwan Fals: Baru Senang konser Lancar, eh, BBM Naik
Munjin yang juga menjabat Sekretaris Bidang Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan HMI Cabang Kota Bogor ini juga menanggapi dalih pemerintah menaikkan harga BBM karena subsidi selama ini salah sasaran.
Sebelumnya, pemerintah menyebut subsidi BBM lebih banyak digunakan kelompok ekonomi mampu, yakni sebanyak 70 persen. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan harga BBM menjadi pilihan terakhir pemerintah.
BACA JUGA: Soroti Kenaikan Harga BBM, Johan: Pemerintah Mati Rasa terhadap Penderitaan Rakyat
Pemerintah berencana sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai atau BLT BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan.
Munjin menilai narasi semacam itu seoalah bualan semata yang dilontarkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pasalnya, fakta di lapangan bahwa subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada masyarakat banyak yang salah sasaran, atau mungkin sengaja di salah sasarankan.
BACA JUGA: Jokowi Naikkan Harga BBM, Hilmi Firdausi Ogah Berkomentar: Nanti Dibilang Ustaz Provokator
“Pemberian BLT seolah pemerintah memberikan suap kepada masyarakat untuk menerima kenaikan BBM atau mungkin segala kebijakan yang akan menyengsarakan masyarakat,” kata Munjin.
Oleh karena itu, menurt Munjin, pemerintah harus sering kembali turun melihat kondisi masyarakat, bukan hanya untuk berfoto semata, tetapi benar-benar mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan teriakan masyarakat.
“Pemerintah harus kembali menata dan menyiapkan skala prioritas untuk masyarakatnya. Jangan sampai pemerintah selalu salah mengambil kebijakan terutama untuk skala prioritas bagi kebutuhan masyarakat,” tegas Munjin.
Lebih lebih, Munjin mendesak pemerintah segera mencabut kembali kebijakan kenaikan harga BBM karea kebijakan tersebut sangat keliru pada saat ini.
"Jangan suap masyarakat untuk menerima kebijakan yang menyengsarakan,” kata Munjin.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari