Aktivis Temui Fahri agar DPR Batalkan Penghargaan untuk SMI

Senin, 12 Maret 2018 – 22:11 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Ishak Mutiara/Rakyat Aceh/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Puluhan aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) mendatangi gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/3). Kedatangan delegasi Prima untuk menyampaikan aspirasi supaya DPR membatalkan rencana pemberian gelar kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI). 

Delegasi Prima diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Ketua Presidium Prima Sya'roni  Prima dalam kesempatan itu menyerahkan dua poster bertuliskan Sri Mulyani Tidak Pantas Terima Penghargaan dari DPR dan Batalkan Penghargaan Untuk Sri Mulyani. 

BACA JUGA: Menkeu Tegaskan Belum Pernah Bahas Kenaikan Gaji Presiden

"Kami juga menyampaikan sikap bahwa Sri Mulyani tidak pantas menerima penghargaan dari DPR," kata Sya'roni.

Dia menilai rencana DPR melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) memberikan penghargaan kepada SMI pada peringatan Hari Perempuan Internasional, Rabu (14/3) patut disesalkan. Menurut dia, mantan petinggi Bank Dunia itu tidak layak menerima penghargaan dari DPR karena prestasinya sebagai menteri keuangan sangat buruk dan tidak pro kepada rakyat kecil. 

BACA JUGA: Rakyat Terluka Jika DPR Beri Penghargaan ke Sri Mulyani

Sya’roni lantas mencontohkan pertumbuhan ekonomi tidak beranjak dari lima persen, serta utang pemerintah yang menumpuk hingga hampir Rp 4.000 triliun. Selain itu, sambung dia, nilai tukar rupiah ambruk.

"Selain prestasi yang jeblok, kebijakannya juga sering tidak pro-rakyat. Di antaranya mencabut berbagai subsidi," kata Sya'roni. 

BACA JUGA: Fahri Hamzah Sodorkan Kriteria Calon Pemimpin Bangsa

Menurut Sya’roni, sejarah mencatat Sri Mulyani juga pernah diperlakukan sebagai musuh oleh mayoritas anggota DPR karena dianggap terlibat dalam skandal bailout Rp 6,7 triliun untuk Bank Century.  Bahkan, lanjut dia, DPR dalam rapat paripurna DPR pernah merekomendasikan agar SMI diusut secara hukum. "Tetapi sayang kasus itu kini tidak jelas penyelesainnya," tegasnya.

Karena itu Sya’roni menegaskan, semestinya yang dilakukan DPR adalah mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus tersebut. "Makanya aneh, orang yang dianggap terlibat dalam skandal kini akan diberi penghargaan prestisius," ungkap Sya'roni.(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet dan Fadli Zon Beda Pandangan soal Bu Sri Mulyani


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler