jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi, Andre Rosiade menilai, sikap pemerintah membatasi aktivitas di media sosial (medsos) bertentangan dengan demokrasi.
"Kemarin ada pernyataan pemerintah akan mengawasi ucapan para tokoh politik, sekarang akses media sosial dibatasi. Menurut saya pemerintah panik dan ketakutan, sehingga demokrasi saja diatur seenak mereka, rezim ini takut dengan demokrasi," ujar Andre di Jakarta, Rabu (22/5).
BACA JUGA: Polisi Temukan Amplop untuk Perusuh Demo Bawaslu, Fadli Zon: Halah, Itu Hoaks Semua
Politikus Partai Gerindra ini lebih lanjut mengatakan, kepanikan yang ditunjukkan pemerintah saat ini terkesan memperlihatkan kebobrokan sistem pemerintahan yang dijalankan selama ini.
BACA JUGA: Prabowo - Sandi Gugat Hasil Pilpres 2019 ke MK Jumat Besok
BACA JUGA: Prabowo - Sandiaga Kumpul Bareng Timses, Nih Agendanya
"Ya, mereka panik makanya membatasi aktivitas rakyat. Ingat, rakyat tidak bodoh merasakan kesenjangan ekonomi, hukum yang tidak adil dan itu semua rakyat lihat," ucapnya.
Andre juga menyatakan, sikap rakyat biasanya menyesuaikan dengan gaya pemimpin menjalankan sistem pemerintahan. Jika pemimpin berlaku adil dan mencintai rakyat, maka rakyat juga akan mencintai pemimpinnya.
BACA JUGA: BPN Prabowo - Sandi Minta Polisi Investigasi Penyebab Jatuhnya Korban Demo Bawaslu
BACA JUGA: BPN Prabowo - Sandi Minta Polisi Investigasi Penyebab Jatuhnya Korban Demo Bawaslu
"Namun di rezim ini justru banyak rakyat yang merasakan kezaliman, maka rakyat memiliki hak untuk meminta keadilan termasuk menyuarakan pendapatnya melalui media sosial," pungkas Andre. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Gugatan ke MK, BPN Serahkan ke Prabowo dan Sandi
Redaktur & Reporter : Ken Girsang